Mataram (Suara NTB) — Minimnya minat masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa, untuk berkunjung ke perpustakaan serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi sorotan dalam rapat gabungan komisi di DPRD Kota Mataram, Senin, 11 Agustus 2025.
Wakil Ketua Komisi I, Drs. HM. Zaini menyampaikan keprihatinan terhadap rendahnya kunjungan ke perpustakaan daerah yang saat ini lebih mengandalkan sistem digital. Ia menyebut, kondisi ini berbanding terbalik dengan masa lalu, di mana mahasiswa aktif mencari referensi secara langsung ke perpustakaan untuk keperluan studi literatur.
“Sekarang, mahasiswa lebih memilih mencari informasi di Google atau YouTube. Padahal perpustakaan sudah menyediakan fasilitas yang baik, namun kesadaran untuk memanfaatkannya masih sangat rendah,” ujarnya.
Zaini juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana di perpustakaan, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas. Ia meminta agar pengembangan layanan perpustakaan ini dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai payung hukum penganggaran.
Komisi I juga menyoroti lemahnya kapasitas SDM di tingkat kelurahan dan kecamatan. Meski lurah dan camat kerap dipilih dengan mempertimbangkan kapabilitas, namun kualitas staf pendukungnya dianggap belum memadai. “Jangan hanya lurahnya yang jadi pilihan, stafnya juga harus jadi perhatian. Sekarang masih ada anggapan kalau kelurahan itu tempat buangan,” ungkapnya.
Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan kasus di mana kunjungan anggota dewan ke kantor kecamatan mendapati pelayanan tertutup, yang mencerminkan lemahnya sistem kerja dan pelayanan publik.
Menurutnya, lurah dan camat merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, termasuk mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi staf kelurahan dan kecamatan perlu ditingkatkan secara berkala.
Dalam rapat tersebut, Zaini menyoroti peran penting Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meski tugas utama Satpol PP adalah penegakan perda, namun keterbatasan sarana dan pelatihan membuat peran mereka belum maksimal.
“Satpol PP jangan hanya digunakan untuk mengawal kepala daerah. Mereka perlu pelatihan, fasilitas, bahkan sepeda pun penting untuk mobilisasi di lapangan,” jelasnya.
Ia meminta agar penguatan peran Satpol PP dimasukkan dalam RPJMD, termasuk pengadaan kendaraan operasional roda dua, roda empat, hingga sepeda untuk patroli lingkungan.
Sementara itu, Inspektorat Daerah juga menjadi sorotan. Lembaga pengawas internal ini dinilai minim perhatian dan bahkan disebut sebagai “tempat buangan” oleh beberapa pihak. “Mereka minta perhatian dari segi sarana, prasarana, hingga SDM. Jangan hanya jadi tempat buangan,” tegas anggota Komisi I.
Sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu juga turut dibahas. Saat ini, layanan masih terpusat di kantor wali kota dan akan dipindahkan ke pusat pelayanan di Mall Lama. Relokasi ini, kata Zaini, seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas, agar benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. (fit)
