Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencatat tren inflasi tertinggi dalam dua tahun terakhir terjadi pada semester kedua tahun 2025 yang mencapai 2,35 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berkisar di angka 1,07 persen.
“Memang angka 2,35 persen cukup tinggi meski hanya terjadi di beberapa komoditi saja terutama di Bapoktan yang berada di atas 1 persen,” kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, kepada Suara NTB, Senin, 8 September 2025.
Ivan tidak menampik, tren inflasi yang terjadi pada semester kedua tahun 2025 sangat tinggi. Bahkan jika disandingkan dengan data inflasi di beberapa tahun terakhir hanya berkisar di angka 0,59 persen hingga 1 persen.
“Kalau kita melihat data, inflasi tertinggi kita terjadi pada komoditas bawang merah dan cabai akibat faktor cuaca yang mengakibatkan pasokan untuk komoditas tersebut sedikit di pasar,” ujarnya.
Berdasarkan data lanjutnya, ada kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,68 di bulan Agustus tahun 2024 menjadi 108,16 pada bulan Agustus tahun 2025. Itu artinya terjadi dinamika pertumbuhan ekonomi di Sumbawa dan tidak stagnan.
“Jadi, pergerakan ekonomi di Sumbawa terus terjadi dan kondisi inflasi masih dalam kategori normal karena berada di bawah 5 persen yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam mengukur inflasi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, pada bulan Agustus 2025 juga terjadi deflasi sebesar 0,89 persen dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama sebesar 0,50 persen. Hal tersebut terjadi karena paceklik lantaran musim kering yang cukup panjang dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di periode tersebut cukup stagnan.
“Memang sempat terjadi deflasi karena daya beli masyarakat yang kurang khususnya untuk belanja pakaian dan jenis lainnya karena faktor cuaca,” tambahnya.
Tentu untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, pihaknya meminta kepada sejumlah pihak untuk memberikan atensi khusus dalam pengendalian inflasi daerah. Pertama yakni memastikan pasokan tetap tersedia termasuk juga produksi bahan pangan yang menjadi bahan pokok masyarakat.
Kedua, memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan intervensi gerakan pangan murah bagi daerah rawan pangan atau terindikasi potensi itu. Ketiga, aksesibilitas distribusi menjadi fokus yang harus diperhatikan baik itu pangan, maupun hasil kelautan, perikanan, dan pertanian.
“Terakhir yakni menjalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak, mulai dari Bulog, penyedia, pasar, termasuk pegerakan keuangan dalam rangka memastikan semua harus betul-betul terkendali,” pungkasnya. (ils)
