Tanjung (Suara NTB) – Program dan kegiatan yang dirancang Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai intervensi persoalan sosial dan kemiskinan, berdampak positif. Hal itu tercermin pada penurunan angka kemiskinan tahun 2025, dimana Pemda berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,22 persen.
Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., Senin, 22 September 2025 mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan di KLU menjadi yang tertinggi di Provinsi NTB. Tahun 2024 lalu, angka kemiskinan tercatat sebesar 23,96 persen. Sedangkan pada tahun 2025, angka kemiskinan sebesar 20,74 persen.
“Sesuai data resmi BPS Provinsi NTB, angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara turun 3,22 persen. Ini adalah angka penurunan progresif, tertinggi di Nusa Tenggara Barat,” ungkap Najmul dalam rapat paripurna di DPRD, Senin, 22 September 2025.
Najmul menegaskan, eksekutif Pemda Lombok Utara menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota DPRD serta unsur Komisi-Komisi DPRD Lombok Utara. Pasalnya, lembaga legislatif juga ikut berperan menurunkan angka kemiskinan tersebut melalui penyerapan pokok pikiran, serta tugas fungsi DPRD yang melekat.
Menurut Bupati, jika Pemda KLU dapat secara konsisten menurunkan angka kemiskinan di atas 2 persen setiap tahun, maka dalam 5 tahun yang akan datang angka kemiskinan di KLU diperkirakan akan tersisa maksimal 10-12 persen.
Bupati memaparkan, penurunan kemiskinan juga tidak lepas dari berbagai program yang dirancang oleh pemerintah daerah. Diantaranya, Pemda terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian secara luas sesuai potensi daerah dan produk unggulan daerah.
Pemerintah daerah juga memfasilitasi pengembangan industri pengolahannya, menangkap peluang aktivitas pariwisata sebagai salah satu gerbong pertumbuhan ekonomi, ataupun mendorong pelaksanaan belanja daerah seoptimal mungkin bersifat padat karya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan pasca pandemi covid-19.
Di setiap pembahasan tahun anggaran, Pemda juga secara konsisten mengalokasikan anggaran infrastruktur pelayanan publik, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendukung pemulihan dan pengembangan ekonomi, dan infrastruktur mendukung pengembangan sumberdaya manusia.
“Pemda juga masih konsisten mengalokasikan anggaran untuk belanja subsidi bunga bagi UMKM/IMKM, bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan, maupun mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga termasuk di dalamnya bantuan sosial yang tidak direncanakan,” demikian Bupati. (ari)
