Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa mengaku hanya mampu menangani sebanyak 111 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di APBD Murni tahun 2025 dari total RTLH 43.000 unit di beberapa kecamatan.
“Progres penanganan terhadap 111 unit RTLH tersebut ada yang sudah rampung dan ada yang masih dalam proses pengerjaan. Kita targetkan dalam waktu dekat bisa tuntas,” kata Kabid Kawasan Permukiman Dinas PRKP Sumbawa, Rizqi Helfiansyah, kepada Suara NTB, Selasa, 30 September 2025.
Dia turut merincikan, penanganan terhadap rumah tersebut tersebar di beberapa kecamatan, dan Kecamatan Utan yang paling banyak. Bahkan ada sekitar 50 unit RTLH yang ditangani di lokasi tersebut yang bersumber dari anggaran Pokir Wakil Ketua II DPRD Sumbawa, Gitta Lesbano.
“Jadi, untuk penanganan terhadap RTLH selama ini kita selalu mengandalkan dari anggaran Pokir DPRD, kalau dari Dinas anggarannya belum tersedia,” ujarnya.
Rizqi melanjutkan, selain dari APBD ada juga yang dintervensi melalui APBD pemerintah provinsi sebanyak 30 unit. Bahkan informasinya di APBD Perubahan nantinya ada juga RTLH yang ditangani hanya saja untuk jumlahnya masih menunggu informasi lebih lanjut.
“Kalau dari pokir di APBD-perubahan memang ada intervensi yang akan dilakukan, tetapi kami masih menunggu kepastian jumlah yang akan ditangani di Sumbawa,” ucapnya.
Ia pun mengaku, untuk tahun 2025 ini pihaknya belum mendapatkan kejelasan terkait bantuan RTLH yang bersumber dari anggaran pusat. Sudah dua gelombang dari BSPS pusat yang menerima bantuan itu hanya Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.
“Jadi, untuk gelombang tahun ini untuk Pulau Sumbawa belum tertangani sama sekali, begitu juga Lombok Utara, dan Kota Mataram juga belum,” tambahnya.
Ia meyakinkan, penerima bantuan untuk RTLH ini rata-rata masyarakat dalam kategori berpenghasilan rendah (MBR). Namun tetap perlu dilakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan besaran bantuan yang akan diterima nantinya.
“Rata-rata masyarakat yang kita bantu untuk RTLH yakni berpenghasilan rendah, dengan tetap melihat kondisi di lapangan,” tukasnya. (ils)
