Mataram (Suara NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa ribuan masyarakat NTB telah menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal, yang berdampak serius terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam kegiatan Financial Syariah Festival (Syafif) Goes to Mataram di Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM), Jumat (3/10/2025), Gubernur menyebut bahwa sekitar 8.000 kasus perceraian di NTB dipicu oleh masalah pinjol, khususnya di kalangan ibu rumah tangga.
“Berdasarkan laporan yang saya terima di lapangan, ada ribuan masyarakat NTB yang terjerat pinjol. Banyak ibu-ibu awalnya berutang untuk kebutuhan rumah tangga atau usaha kecil, tapi akhirnya justru ditinggalkan suaminya,” ujar Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa maraknya pinjol ilegal tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi, tetapi juga kerusakan sosial yang mengkhawatirkan. Banyak dari layanan pinjaman online tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menerapkan bunga tinggi yang mencekik masyarakat kecil.
“Sebagian besar pinjol ini ilegal, tidak terdaftar di OJK, dan tidak diawasi. Bunga yang dikenakan sangat memberatkan, membuat masyarakat kita yang secara ekonomi sudah lemah menjadi semakin terpuruk,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur NTB mendorong penguatan perbankan syariah untuk menjangkau sektor usaha mikro, ultra mikro, dan UMKM. Menurutnya, akses ke pembiayaan syariah yang adil dan berkelanjutan dapat mencegah masyarakat kembali terjerat pinjol.
“Kebanyakan yang mengajukan pinjaman sebenarnya ingin mengembangkan usaha kecil. Kalau kita hadir lewat perbankan syariah, mereka tidak lagi terjebak bunga tinggi pinjol. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Selain aspek finansial, pendekatan keuangan syariah juga diharapkan membangun ikatan sosial yang kuat antara lembaga keuangan dan masyarakat.
“Kalau hanya hadir sebagai ‘Sinterklas’ yang bagi-bagi uang, itu tidak akan berkelanjutan. Kita harus hadir dengan solusi yang memberdayakan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong agar perbankan syariah lebih aktif mengalokasikan pembiayaan untuk sektor usaha kecil, meski berisiko tinggi terhadap non-performing loan (NPL).
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal masa depan umat. Umat Islam tidak akan kuat kalau ekonominya lemah. Maka, memperkuat sektor mikro dan UMKM lewat keuangan syariah adalah jalan menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjol,” pungkas Gubernur Iqbal. (bul)
