Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram segera mengajukan izin ke Badan Kepegawaian Negara, untuk melaksanakan seleksi terbuka sepuluh jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan kosong ditargetkan rampung di bulan November.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono ditemui pada, Senin, 6 Oktober 2025. menerangkan, pihaknya sedang memproses permintaan rekomendasi ke Pemprov NTB dan perguruan tinggi, untuk tim penguji jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkup Pemkot Mataram.
Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan pengajuan izin ke Badan Kepegawaian Negara. “Hari ini (kemarin,red) kita bersurat ke Pemprov NTB dan perguruan tinggi untuk meminta nama-nama yang direkomendasikan menjadi tim pansel,” terangnya.
Sepuluh jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah yang dilelang yakni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Taufik menjelaskan, proses seleksi jabatan hampir sama seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Proses pengumuman pendaftaran selama 15 hari kalender, pelaksanaan assesment dan persentasi makalah. Proses seleksi terbuka diprediksi tuntas di bulan Oktober, sehingga pengisian jabatan sudah bisa dilakukan pada awal bulan November. “Insya Allah, awal November sudah bisa dilakukan pengisian,” pungkasnya.
Yoyok sapaan akrabnya mengakui, proses seleksi terbuka terdapat penilaian rekam jejak calon JPTP. Rekam jejak sebenarnya bukan saja berkaitan dengan catatan kepolisian, melainkan masukan dari pegawai di Lingkup Pemkot Mataram. “Mungkin yang bersangkutan pernah jadi atasan di OPD mana, sehingga masukan dari bawahan atau atasan sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri mengatakan, tim pansel JPTP terdiri dari tiga akademisi, satu pejabat dari Pemprov NTB, dan satu pejabat dari internal Pemkot Mataram. Tiga akademisi yakni, Prof. H. Zainal Asikin, Dr. H. Muazar Habibi, Prof. Yusuf Ahyar Sutaryono. “Kalau dari provinsi kita tunggu siapa yang direkomendasikan,” demikian kata dia. (cem)
