Kota Bima (Suara NTB) – Hingga akhir September 2025, pendapatan daerah Kota Bima dari Pantai Lawata tercatat mencapai Rp479,8 juta. Angka ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp700 juta dalam APBD 2025. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terus menggenjot berbagai upaya agar target tersebut bisa tercapai hingga akhir tahun.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, Sukarno, SH., mengatakan capaian tersebut sudah termasuk kontribusi dari objek wisata yang dikelola langsung pemerintah daerah. Salah satu kendala utama adalah tunggakan dari pengelola kafe Mi Laluna yang beroperasi di kawasan Lawata.
“Per 30 September PAD dari Lawata sudah masuk Rp479.858.000 dari target Rp700 juta. Kita terus upayakan supaya bisa tercapai. Yang berat karena tunggakan dari Mi Laluna,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurutnya, target PAD tahun ini memang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. “Target tahun ini Rp700 juta sesuai APBD, turun dari Rp1 miliar pada 2023,” ujarnya.
Terkait Mi Laluna, Sukarno menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi. Pengelola kafe disebut sudah beberapa tahun tidak bisa menyetor kewajiban karena pendapatan operasional menurun.
“Sudah beberapa tahun mereka tidak bisa menyetor karena pendapatan operasional tidak menutup biaya. Tapi kita tetap tegas. Sampai batas waktu tertentu akan kita evaluasi, termasuk kemungkinan memberhentikan kontrak,” tegasnya.
Data Dinas Pariwisata menunjukkan kunjungan ke Pantai Lawata pada September 2025 fluktuatif. Hari biasa rata-rata mencapai sekitar 100 orang per hari, sedangkan akhir pekan bisa dua hingga tiga kali lipatnya. “Total rekapitulasi mencatat 7.716 pengunjung dewasa dan 1.614 anak-anak sepanjang September, dengan pendapatan retribusi mencapai Rp34,7 juta,” bebernya.
Pemkot Bima menilai Lawata masih menjadi andalan dalam mendongkrak PAD sektor pariwisata. Sukarno menyebut berbagai langkah telah disiapkan, termasuk pengawasan terhadap pengelola kafe dan pondok wisata, penertiban retribusi parkir, serta kerja sama dengan pelaku UMKM dan komunitas pariwisata lokal.
“Tujuannya bukan hanya mengejar angka PAD, tapi memastikan pariwisata kita tumbuh berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (hir)
