Sumbawa Besar (Suara NTB) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti banyaknya bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diduga dijual kembali pihak tertentu yang mengakibatkan keberadaan Alsintan ini sulit ditemukan di lokasi bantuan diturunkan pemerintah.
“Sebetulnya jumlah Alsintan yang sudah diturunkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun pusat jumlahnya sudah sangat banyak sekali, tetapi selang beberapa lama barang itu hilang di masyarakat,” kata Gubernur Iqbal saat kunjungan Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin di Sumbawa, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Ia melanjutkan, bantuan itu hilang disebabkan oleh beberapa faktor. Kalau tidak karena pemeliharaan yang buruk, bisa juga karena dijual kembali, sehingga tidak berada di lokasi di mana alsintan tersebut diturunkan oleh pemerintah.
“Sekarang kami strateginya mengubah dengan tidak lagi memberi alsintan itu langsung ke Gapoktan tetapi memberikan langsung ke para penyuluh dan mereka yang akan melakukan pemeliharaan,” ucapnya.
Alsintan ini lanjut Gubernur Iqbal bisa disewakan dan hasil dari penyewaan itu digunakan untuk melakukan pemeliharaan. Tentu dengan keberadaan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif) TP 835/Samota Yudha Bhakti (SYB) di Sumbawa, memberikan simpul bagi pemerintah untuk pendistribusian alsintan tersebut.
“Batalyon yang nantinya akan merawat bantuan tersebut dan menyewakan dengan murah kepada para petani. Dan biaya penyewaan itu digunakan untuk pemeliharaan,” ujarnya.
Selain persoalan tersebut, Gubernur Iqbal turut menyoroti masifnya alih fungsi lahan untuk tanaman jagung karena dampaknya sangat merusak. Untuk itu, pihaknya bersama dengan seluruh Bupati yang ada di kabupaten/kota akan segera menggelar rapat untuk membahas rencana reboisasi.
“Persoalan ini (kerusakan hutan) sudah sangat berat karena sekarang hampir semua infrastruktur kami terutama jalan rusak dan banjir akibat hutan yang mulai rusak,” ucapnya.
Bahkan salah satu faktor banjir yang terjadi saat ini karena banyaknya sedimentasi. Bahkan semua sungai sudah mengalami sedimentasi sehingga jalan yang rusak tidak hanya diakibatkan oleh hantaman air tetapi juga lumpur.
“Jadi kalau kita tidak selesaikan ini dampaknya akan semakin besar dan banyak uang yang dikeluarkan hanya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Sudah puluhan triliun yang kita habiskan setiap tahunnya untuk mengatasi banjr yang terjadi di muara sungai, terutama di Kota Bima dan Kabupaten Bima setiap tahun. Kami menyiapkan langkah untuk melakukan penghijauan kembali,” pungkas Gubernur. (ils)
