Sumbawa Besar (Suara NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal memberi atensi serius terhadap masalah Dapodik yang ada di masing-masing sekolah sehingga menjadi kendala pengusulan ke Kementerian untuk program revitalisasi.
“Pemutakhiran data Dapodik ini akan saya pantau langsung dan saya beri waktu selama dua bulan sampai akhir Desember data ini sudah harus termutakhirkan,” kata Gubernur Iqbal saat kunjungannya di SMAN 1 Sumbawa, Rabu, 29 Oktober 2025.
Ia pun secara tegas akan memberikan sanksi terhadap sekolah yang telat melakukan pemutakhiran data dapodik. Bahkan bagi 10 besar yang cepat melakukan pemutakhiran dan bagus, maka pemerintah akan memberikan hadiah berupa insentif di masing-masing kabupaten/kota.
“Yang paling buruk tetap akan kita berikan sanksi, dan itu sangat fair. Jadi yang berprestasi akan kita berikan hadiah dan yang tidak kita berikan sanksi. Saya minta agar informasi ini disebarkan,” ucapnya.
Selain masalah dapodik, ia pun menyoroti masalah kondisi di sejumlah sekolah karena ada beberapa kepala sekolah yang menutupi kondisi sekolahnya. Sehingga ia meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk segera melaporkan kondisi sekolahnya masing-masing secara faktual untuk diatensi.
“Upaya itu kami lakukan untuk kebaikan semua pihak termasuk para peserta didik. Karena saya tau banyak kondisi sekolah kita yang tidak memadai dan membahayakan bagi siswa yang menggunakan kelas itu,” ujarnya.
Sehingga ia meminta agar kepala sekolah untuk melaporkan kondisi sekolahnya secara faktual dan apa adanya. Iqbal pun meyakinkan, jika laporan faktual ini sudah masuk, maka ia bersama dengan Kadis Dikbud akan menjemput anggaran ke Pusat untuk program revitalisasi.
“Datanya masuk dulu yang faktual, biarkan kami dan pak Kadis yang akan berjuang untuk mendapat anggaran untuk revitalisasinya. Saya juga sudah bertemu tiga kali dengan pak Menteri untuk membahas masalah ini,” tambahnya.
Gubernur Iqbal pun meyakinkan, Menteri sudah berkomitmen untuk membantu daerah dalam merevitalisasi sekolah. Bahkan tidak hanya untuk SMA, termasuk SMP dan SD juga akan diperjuangkan di Kementerian.
“Problem utama kita di Dapodik, jadi jumlah siswa dan informasi sebagainya tidak memenuhi syarat. Sehingga banyak usulan revitalisasi kemarin yang ditolak karena tidak sesuai dengan data Dapodik,” tukasnya.
Ia pun sangat berharap kepada kepada seluruh kepala sekolah untuk memanfaatkan waktu pemutakhiran data Dapodik dalam dua bulan ini. Karena jika data tersebut tidak baik maka pengusulan anggaran ke pemerintah pusat juga akan sia-sia karena pasti akan ditolak.
“Kami tetap memperjuangkan masalah ini sehingga dalam lima tahun kedepan, kita bisa manfaatkan apa yang menjadi program prioritas pak Presiden untuk sektor pendidikan,” tukasnya. (ils)
