Mataram (Suara NTB) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB menyoroti masih rendahnya jumlah wirausaha di Provinsi NTB yang belum memenuhi rasio ideal sebagai daerah maju. Namun tidak hanya di NTB, kondisi yang sama juga terjadi secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio kewirausahaan NTB baru berada di angka sekitar 2 persen—jauh di bawah standar ideal minimal 4 persen.
Direktur Eksekutif Kadin NTB, Ir. Khairil Anwar, MM, menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa rata-rata memiliki rasio wirausaha di atas 10 persen, sedangkan Indonesia masih berada di bawah angka ideal.
Dijelaskan bahwa berdasarkan Perpres terkait percepatan pengembangan wirausaha, target nasional pada tahun 2024 adalah mencapai angka 3,95 persen. Namun, kondisi di NTB masih jauh dari target tersebut, bahkan masih berada di kisaran 2 persen.
“Tentu ini tugas berat bagi pemerintah daerah dan Kadin, serta asosiasi usaha lainnya untuk bersama – sama bagaimana bisa menumbuhkan lebih banyak wirausaha baru dan meningkatkan kelas pelaku usaha,” ujarnya di Mataram, Rabu, 29 Oktober 2025.
Menurutnya, rendahnya jumlah wirausaha di NTB tak lepas dari berbagai faktor, termasuk bencana alam gempa Lombok dan pandemi Covid-19 yang menghantam sektor usaha menengah dan besar. Banyak pelaku usaha yang akhirnya jatuh dan kembali memulai usaha dari skala kecil hingga mikro.
Dalam pengukuran rasio kewirausahaan, usaha yang dihitung adalah usaha yang telah mapan, sementara usaha mikro tidak masuk dalam penilaian. Hal ini membuat angka pertumbuhan usaha menengah dan besar di NTB cenderung stagnan.
Khairil menilai, skema pengembangan UMKM naik kelas belum berjalan optimal. Idealnya, pelaku usaha mikro harus meningkat menjadi usaha kecil, usaha kecil naik menjadi menengah, dan seterusnya. Namun faktanya, komposisi pelaku usaha di NTB masih didominasi usaha mikro dan kecil.
“Yang mikro mestinya berkurang karena naik kelas, usaha kecil meningkat, dan usaha menengah pun bertambah jumlahnya. Namun yang terjadi justru stagnan,” tegasnya.
Khairil menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan nyata, baik melalui kebijakan maupun anggaran. Ia mencontohkan bahwa pelaku UMKM yang membutuhkan modal Rp10–20 juta kerap kesulitan mendapatkan pembiayaan karena syarat agunan yang memberatkan.
Karena itu, Kadin mendorong agar asosiasi pelaku usaha berperan memberikan akses permodalan tanpa agunan, khususnya bagi UMKM di sektor riil seperti pedagang kecil, kios, dan pedagang makanan.
UMKM yang mencapai sekitar 80 persen pelaku usaha di NTB terbukti menjadi penyerap tenaga kerja yang besar dan berdampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
Selain akses modal, Khairil menilai penguatan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, serta pendampingan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas UMKM sehingga mampu bersaing dan naik kelas.
Khairil menyatakan optimistis pemerintahan baru di NTB dapat mengakselerasi pertumbuhan jumlah wirausaha melalui program-program prioritas dalam RPJMD. Salah satunya melalui program UMKM naik kelas yang dipadukan dengan akses modal, teknologi, dan pendampingan.
Langkah tersebut diyakini dapat membantu NTB keluar dari situasi ekonomi yang stagnan menuju percepatan pertumbuhan.
Kadin NTB juga berharap adanya kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan organisasi terkait lainnya dalam mengemas program-program percepatan pengembangan UMKM agar semakin banyak pelaku usaha yang naik kelas dan memperbesar kontribusi ekonomi daerah.
“Dengan program terpadu, kita berharap UMKM bisa terus tumbuh, naik kelas, dan mampu mencetak semakin banyak wirausaha baru di NTB,” pungkasnya. (bul)
