PEMBAHASAN mengenai keberlanjutan dana lingkungan di Kota Mataram masih belum final. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., kepada Suara NTB, Rabu, 29 Oktober 2025 mengaku belum mendapatkan kepastian terkait besaran dan alokasi anggaran tersebut, termasuk apakah dana yang menjadi bagian dari janji politik Wali Kota Mataram itu akan tetap dipertahankan atau mengalami pemotongan.
Parhi menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, posisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas, sehingga masih perlu penyesuaian di berbagai pos belanja.
“Kondisi anggaran pemerintah kota saat ini memang ketat. Dana yang tersedia tinggal cukup untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. Jadi kita belum tahu apakah dana lingkungan itu tetap ada atau ikut dipotong,” ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, pembahasan di tingkat Banggar belum rampung karena Sekretaris Daerah Kota Mataram masih berada di luar daerah. Rapat lanjutan baru akan digelar pada pekan depan untuk memfinalkan sejumlah pos anggaran.
“Kita masih menunggu pembahasan selanjutnya di Banggar. Setelah itu baru bisa dipastikan apakah program dana lingkungan tetap ada atau tidak,” jelasnya.
Dana lingkungan sendiri merupakan salah satu program yang dijanjikan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburrahman (Harum), saat kampanye Pilkada lalu. Program ini disebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan dan kebersihan lingkungan di tingkat masyarakat.
Parhi mengimbau agar masyarakat tidak berspekulasi lebih jauh sebelum hasil pembahasan resmi diumumkan. Ia juga meminta media untuk menyampaikan informasi secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
Pemerintah Kota Mataram sejauh ini belum memberikan keterangan resmi terkait potensi pemotongan dana lingkungan tersebut. Namun, sejumlah sumber di lingkup Pemkot menyebutkan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan karena keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat.
Rapat lanjutan Banggar DPRD Kota Mataram dijadwalkan berlangsung pekan depan, dan hasilnya akan menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram tahun mendatang. (fit)
