Mataram (Suara NTB) – Gubernur Provinsi NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan program Desa Berdaya mulai tahun 2026 akan menyasar pengentasan kemiskinan, dengan target sekitar tujuh ribu keluarga lebih. “Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini masih dalam proses seleksi,” ujar Gubernur.
Ia mengakui angka kemiskinan ekstrem di NTB masih 2,04 persen. Untuk itu, ia mematok target jumlah keluarga miskin ekstrem mencapai nol persen pada 2029. “Tahun ini 40 desa akan menjadi sasaran program desa berdaya transformatif dan tematik,” jelas Iqbal.
Ia menjelaskan, akar dari segala macam persoalan sosial adalah kemiskinan. Itu yang menjadi landasan Pemprov NTB menyiapkan dua skema dalam pelaksanaan program desa berdaya. “Termasuk di dalamnya memperkuat kemandirian masyarakat desa. Dengan 40 desa yang akan menjadi sasaran tahap pertama di 2026,” terangnya.
Dua skema tersebut, kata Iqbal, terdiri atas desa berdaya tematik dan desa berdaya transformatif. Skema tematik, sasarannya seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB. “Implementasinya bisa dilakukan melalui dinas, bisa juga langsung oleh kepala desa,” ucapnya.
Untuk skema kedua, ia mengatakan desa berdaya transformatif akan difokuskan bagi 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem. Desa berdaya transformatif ini akan melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan data Regsosek 2023 yang akan disempurnakan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya desil 1. “Dari situ kita bisa mengetahui permasalahan di setiap desa,” jelasnya.
Orang nomor satu di NTB ini menambahkan, verifikasi tersebut akan menjadi dasar intervensi program, baik dalam bentuk perlindungan sosial bagi warga yang belum menerima bantuan, maupun pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian. ”Perlindungan dan pemberdayaan ini akan berjalan bersamaan, supaya masyarakat benar-benar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” urainya.
Untuk pelaksanaannya, Iqbal memastikan berjalan kolaboratif. Pihaknya akan mengorkestrasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, hingga perusahaan swasta agar terlibat dalam program ini.
“Potensi sumber daya pembangunan yang menyebar di berbagai pihak itu akan kita dorong agar fokus menyelesaikan masalah di desa transformatif maupun tematik,” ujarnya.
Setiap desa yang masuk program ini diproyeksikan menerima alokasi dana Rp300 juta sampai Rp500 juta per desa, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan kesiapan desa.
”Untuk desa berdaya transformatif bahkan ada stimulan sekitar Rp7 juta per KK yang diberikan dalam bentuk program pemberdayaan intensif dan pendampingan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pendanaan program desa berdaya ini bersumber dari APBD Provinsi NTB, namun pelaksanaannya bersifat kolaboratif dengan melibatkan anggaran dari kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional.
Iqbal pun memastikan program desa berdaya justru akan dikolaborasikan dengan program yang sudah ada di desa, bukan menggantikannya.
”Termasuk dana desa juga nanti akan dikolaborasikan dengan desa berdaya. Kabupaten/kota dan desa harus berkontribusi bersama. Namanya kolaborasi, semua pihak kita ajak,” katanya.
Diketahui program desa berdaya menjadi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Desa berdaya transformatif mendorong masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk lebih berdaya dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya sehingga dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Program ini menyasar 15.858 rumah tangga miskin ekstrem (RTM) di 106 desa.
Sementara untuk desa berdaya tematik menjangkau 336 desa miskin absolut dan 724 desa/kelurahan lainnya. Fokusnya pengembangan potensi lokal melalui 20 agenda kerja prioritas, dengan dua arah utama yakni 15 potensi pengembangan kapasitas desa, dan lima potensi keunggulan kompetitif. (ndi/*)
