Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan komitmennya untuk membangun Sumbawa guna mengatasi kesenjangan yang terjadi selama ini antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Kesenjangan itu ditemukan di beberapa aspek, salah satunya di bidang kesehatan.
Pertemuan yang berlangsung hangat di Pendopo Bupati Sumbawa pada Rabu, 29 Oktober 2025 malam tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh Sumbawa. Di antaranya, mantan Bupati Sumbawa Drs. A Latief Majid, mantan Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik. Hadir juga mantan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdulllah, H. Umar Hasan (mantan Ketua DPRD), H. Farhan Bulkiyah (mantan Ketua DPRD), Wakil Ketua III DPRD Zulfikar Demitry, dan tokoh politik Nurdin Ranggabarani.
‘’Kami sangat bersyukur dan berbangga bisa bertemu langsung dengan para senior yang ada di Sumbawa untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi pembangunan di NTB khususnya Sumbawa,’’ kata Iqbal.
Ia melanjutkan, pertemuan ini merupakan langkah awal yang dilakukan olehnya untuk membangun NTB yang makmur mendunia. Masukan dari senior yang ada di Sumbawa menjadi bekal dalam merumuskan kebijakan yang dilakukan selama lima tahun kepemimpinannya bersama Hj. Indah Dhamayanti Putri.
“Masukan dari para senior menjadi modal kami 5 tahun ke depan dan kami berkomitmen untuk meretas kesenjangan yang terjadi antara Pulau Lombok dan Sumbawa di masa yang akan datang,” ucapnya.
Ia tidak menampik yang menjadi persoalan selama ini di Pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa adalah infrastruktur jalan dan kesehatan. Di bidang kesehatan saat ini pemerintah provinsi tengah berupaya untuk merealisasikan kenaikan status rumah sakit rujukan Pulau Sumbawa (RSMA) dari tipe C ke tipe B.
“Hampir semua rumah sakit tipe A dan tipe B hanya ada di Pulau Lombok. Tidak ada satu pun rumah sakit tipe A atau tipe B di Pulau Sumbawa. Sehingga kami akan berupaya untuk menjadikan RSMA menjadi tipe B,” ucapnya.
Persoalan lain yang dihadapi oleh pemerintah di bidang kesehatan yakni banyaknya dokter yang ingin pindah ke Kota Mataram setelah mendapat tugas di RSMA. Masalah ini bukan semata-mata akibat kebijakan pemerintah. Melainkan karena perilaku sebagian dokter yang enggan bertugas di daerah asal.
“Begitu kita tempatkan di RS Manambai, baru sebentar sudah lobi untuk pindah ke Mataram dengan alasan anak sekolah atau pasangan bekerja di sana. Akibatnya, daerah kekurangan dokter dan perawat,” ujarnya.
Iqbal pun meyakinkan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan skema khusus untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis dan sub spesialis yang masih dibutuhkan di RSMA. Salah satunya menyiapkan beasiswa bagi para dokter umum menjadi spesialis dan mengontrak dokter ahli dari luar NTB sebagai solusi jangka pendek.
“Kita siapkan anggaran untuk kontrak spesialis agar mereka tertarik bertugas di NTB. Kami juga menyiapkan program beasiswa bagi dokter dokter untuk menjadi dokter spesialis,” tambahnya.
Mantan Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah mengingatkan pemerintah provinsi agar memperhatikan kelanjutan RSUD Sumbawa sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pengampu jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Penunjukkan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi RSUD Sumbawa dalam memberikan pelayanan kesehatan lengkap dan bermutu bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai rumah sakit pengampu KJSU-KIA tentu sangat disyukuri dan ini merupakan amanah besar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi Sumbawa menjadi satu satunya rumah sakit yang mendapatkan kepercayaan terkait pelayanan tersebut.
‘’Penunjukan ini adalah sebuah amanah besar yang harus kita emban dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kami berharap fasilitas penunjang dan pendukung bisa segera dilengkapi,’’ ucapnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Iqbal menjelaskan, Pemerintah Pusat kini tidak lagi menggunakan konsep rumah sakit khusus melainkan, rumah sakit umum dengan keunggulan di bidang tertentu. Kebijakan ini, justru menguntungkan daerah karena memberi keleluasaan menentukan layanan unggulan masing-masing.
‘’Kebijakan ini membuka peluang besar bagi daerah. Rumah sakit di Sumbawa bisa tetap punya layanan unggulan seperti jantung, ibu-anak atau lansia,’’ katanya.
Tiga Ruas Jalan di Sumbawa Masuk Skema MYC
Di bidang infrastruktur jalan, Gubernur Iqbal meyakinkan bahwa pembangunan tiga ruas jalan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), dipastikan dilaksanakan dengan skema Multi Years Contract (MYC).
“Tiga ruas jalan ini selama puluhan tahun tidak memiliki kondisi yang memadai. Target kami, dalam dua tahun ke depan, ketiganya sudah selesai dibangun sehingga konektivitas antar kecamatan di Sumbawa dapat terwujud,” ujar Gubernur.
Perjuangan untuk memastikan ruas-ruas jalan ini masuk IJD tidaklah mudah karena kondisi keuangan negara yang terbatas. Tetapi karena komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi bersama Pemda Sumbawa terus berjuang agar pembangunannya masuk skema multi years.
“Saya bersama Bupati Sumbawa harus mengejar Pak Menteri hingga jam satu pagi. Akhirnya, pembangunan ketiga ruas ini disetujui untuk dilaksanakan dengan skema Multi Years Contract,” ucapnya.
Selain pembangunan tiga ruas jalan utama, Gubernur Iqbal juga menyebutkan satu pekerjaan rumah lain. Yaitu kelanjutan Jalan Samota yang memerlukan pembangunan jembatan penghubung. “Skemanya masih diusulkan, apakah berupa jembatan layang atau penimbunan. Ini masih menjadi PR kami,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, ketiga ruas jalan yang diakomodir dalam program IJD adalah ruas Batudulang–Tepal, senilai Rp 78 miliar, ruas Tepal–Batu Rotok, senilai Rp 205 miliar, serta ruas Lenangguar–Teladan, senilai Rp 29 miliar. (ils)
