Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) memproyeksikan dinamika fiskal yang cukup ekstrem pada tahun 2025, menyusul adanya pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat yang diprediksi mencapai Rp 229,336 miliar.
Menyikapi hal ini, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya sinergi dan percepatan implementasi program keuangan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Kita akan menghadapi dinamika fiskal yang ekstrem di tahun 2025, di mana TKD kita dipotong hingga Rp 229,336 miliar,” ujar Wabup Edwin dalam Rapat Koordinasi dengan jajaran PT Selaparang Finansial, Rabu, 5 November 2025.
Meski mengalami pemotongan, Wabup menjelaskan bahwa dana yang ditarik ke pusat tersebut akan dikembalikan dalam bentuk program atau kegiatan yang berada di bawah Instruksi Presiden (Inpres), seperti revitalisasi sekolah.
Namun, kondisi ini dinilai semakin menantang mengingat ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih sangat tinggi. Wabup mengungkapkan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim saat ini masih di bawah 15 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kondisi ini menunjukkan ketergantungan kuat daerah terhadap transfer pusat,” tegasnya.
Dalam rapat yang berlangsung di Aula Kantor PT Selaparang Finansial tersebut, Wabup yang didampingi Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi. Ia berharap dapat memperoleh masukan yang jernih dan berbasis data untuk menghasilkan keputusan yang tepat.
Menghadapi realitas fiskal tersebut, Wabup Edwin memberikan arahan khusus kepada PT Selaparang Finansial. Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan, perusahaan daerah ini didorong untuk mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dalam fokus investasi dan penyaluran anggarannya, khususnya untuk persiapan tahun 2026.
“Kami mengingatkan pentingnya aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus investasi dan penyaluran anggaran untuk tahun 2026,” pesannya.
Menanggapi arahan Wabup, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, berkomitmen untuk mengoptimalkan target perusahaan di tahun 2025 sebagai landasan menuju tahun berikutnya.
“Masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan target-target kami di tahun 2025. Dengan sisa yang ada, kami bisa mengoptimalkan apa yang ada pada kami,” ujar Iva.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, M. Isroi, mengakui bahwa arahan Wabup merupakan panduan yang penting. Ia menyatakan kesiapan perusahaan untuk menerapkan rencana aksi keuangan berkelanjutan.
Tujuannya, agar PT Selaparang Finansial tidak hanya dapat beroperasi secara berkesinambungan dan tumbuh, tetapi juga aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan program lingkungan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi landasan penting bagi PT Selaparang Finansial untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang lebih selaras dengan kebijakan Pemkab Lotim, khususnya dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan target pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang ada. (rus)
