Mataram (suarantb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB pada tahun 2025 mencapai 73,97, meningkat 1,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menandai berlanjutnya tren perbaikan kualitas pembangunan manusia di wilayah NTB.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, M.M., menyampaikan bahwa peningkatan ini didorong oleh kenaikan di seluruh komponen indikator IPM, yaitu umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.
Dalam keterangan resmi, Rabu, 5 Oktober 2025 kemarin, dipaparkan, umur harapan hidup saat lahir di NTB mencapai 72,60 tahun, menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 8,21 tahun, sedangkan harapan lama sekolah (HLS) tercatat 13,99 tahun. Angka tersebut menandakan bahwa anak-anak di NTB berpeluang menempuh pendidikan hingga jenjang lebih tinggi.
Sementara itu, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp 11,92 juta, mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi rumah tangga.
BPS mencatat, selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan berkelanjutan pada pembangunan manusia di NTB.
Grafik perkembangan IPM menunjukkan : Tahun 2021 (70,86) tahun 2022 (71,65), tahun 2023 (72,37), tahun 2024 (73,10), tahun 2025 (73,97).
Secara nasional, saat ini IPM NTB berada pada urutan ke 27 dari 38 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, meyusul Yogyakarta, kemudian Kepulauan Riau. Sementara dari bawah, IPM tiga provinsi paling rendah adalah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat.
Wahyudin menambahkan, capaian IPM 2025 berbeda antar wilayah di NTB. Kota Mataram masih menjadi daerah dengan capaian IPM tertinggi yaitu 82,37, dikategorikan sebagai IPM sangat tinggi. Posisi berikutnya ditempati Kota Bima dengan IPM 79,41, mendekati kategori sangat tinggi. Di sisi lain, Kabupaten Lombok Utara mencatat capaian 69,63, menjadi daerah dengan IPM terendah di NTB pada tahun 2025.
“Hampir seluruh wilayah di NTB kini berada pada kategori IPM tinggi, kecuali Lombok Utara yang masih dalam kategori sedang,” ujarnya.
Kepala BPS NTB menegaskan bahwa peningkatan IPM merupakan capaian penting pembangunan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya pemerataan layanan dasar di wilayah dengan capaian IPM lebih rendah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Pertumbuhan IPM yang konsisten menunjukkan arah pembangunan manusia kita berjalan positif. Namun, pemerataan antarwilayah masih menjadi pekerjaan besar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata,” ujar Wahyudin. (bul)
