Mataram (suarantb.com) – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengusulkan 12 jembatan untuk diperbaiki tahun depan. 12 Jembatan itu tersebar di hampir seluruh wilayah KSB. Seperti di Kecamatan Brang Rea, terdapat tiga jembatan yang akan dibangun menyebrangi sungai di kecamatan tersebut. Kemudian ada dua jembatan melewati sungai Maluk.
Selanjutnya satu jembatan menyeberangi Sungai Dasan, satu jembatan menyebrangi sungai Seloto, satu di Perjuk, dua di Desa Tobang, dan satu di Benete.
Kepala Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin mengatakan, pihaknya sudah memasukkan usulan Pemkab Sumbawa Barat itu melalui aplikasi, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. “Bantu lewat aplikasi, tapi sudah saya rekap,” ujarnya, Jumat, 12 Desember 2025.
Dia menegaskan, ke 12 jembatan itu baru dalam tahap pengusulan. Belum ada penjelasan rinci terkait dengan kebutuhan anggaran, panjang, lebar, hingga kondisi jembatan apakah rusak berat, sedang, atau ringan. Juga belum ada tindak lanjut dari pusat apakah usulan tersebut disetujui semua atau tidak. Pusat, lanjutnya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menentukan mana yang paling mendesak untuk segera diperbaiki.
“Lewat aplikasi itu kita sama-sama masukkan, ada titik koordinat. Untuk penanganan tergantung kemampuan anggaran dari pusat,” katanya.
Di tengah efisiensi, hingga adanya pemotongan transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang hampir menyentuh Rp1,2 triliun, Sadimin berharap perbaikan 12 jembatan di Sumbawa Barat ini bisa dilakukan tahun depan.
“Kebijakan berikutnya kita belum tahu, tidak tahu nanti lewat mana apakah dianggarkan pusat atau daerah. Karena ini kan jembatan penyebrangan area pendidikan dan publik,” jelasnya.
Berharap TKD Tak Ganggu Pembangunan Fisik
Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) ke NTB hingga Rp1,2 triliun menyebabkan Pemprov NTB harus melakukan penyesuaian anggaran. Beberapa program yang tidak terlalu mendesak kemungkinan dihilangkan, menyesuaikan kondisi fiskal.
Sadimin berharap, pemotongan TKD itu tidak akan mengganggu pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di daerah. ‘’Kita lihat tahun depan. Semoga infrastruktur strategis tetap bisa tertangani,’’ ujarnya.
Beberapa infrastruktur yang menjadi prioritas Pemprov NTB adalah pembangunan-pembangunan yang mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi. Seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, embung, bendungan, dan lainnya. “Program-program untuk penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Saat ini, Dinas PUPR NTB sudah mulai melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan. Yaitu jalan Dasan Geres–Pohgading, Simpang Tano–Seteluk, dan ruas di Lunyuk. Ketiganya masuk dalam paket besar pekerjaan tahun ini yang bersumber dari APBD.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan tiga ruas jalan tersebut sekitar Rp86 miliar. Dengan rincian anggaran Pohgading-Tanjung-Geres dengan anggaran mencapai Rp28 miliar. Selanjutnya ada jalan Simpang Tano-Seteluk membutuhkan anggaran sekitar Rp39 miliar.
Kemudian jalan Lunyuk, Sumbawa dengan anggaran sekitar Rp19 miliar.
Tiga ruas jalan lain juga akan dieksekusinya tahun ini. Melalui pembiayaan APBN, tiga jalan itu di antaranya jalan Paokmotong – Kotaraja dengan anggaran Rp27 miliar, ruas jalan Lingkar Luar Amahami, Kota Bima sebesar Rp34 miliar, dan ruas jalan Sambelia – Labuhan Lombok dengan anggaran Rp46 miliar.
Tiga jalan tersebut masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi atau Inpres Jalan Daerah (IJD). (era)
