Mataram (suarantb.com) – Keterbukaan informasi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB rendah. Hal itu diketahui pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Pemprov NTB yang diselenggarakan di Lombok Raya, Kamis, 18 Desember 2025.
Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal menyoroti rendahnya keterbukaan informasi di sejumlah OPD tersebut. Namun, pihaknya enggan membeberkan OPD mana saja yang keterbukaan informasinya lemah.
“Saya agak kaget tadi ada beberapa yang tidak disebut namanya (terbuka informasi, red). Kita masukan list kemungkinan penurunan TPP ini berarti,” ujarnya.
Selain OPD, terdapat satu kabupaten yang tidak masuk dalam daftar keterbukaan informasi. Adanya kondisi ini, Iqbal mendorong seluruh jajaran pemerintahan di NTB untuk selalu terbuka. “Harusnya 10, ternyata hanya 9,” ucapnya.
Pemprov NTB, lanjutnya menargetkan perubahan paradigma keterbukaan informasi dari yang bersifat pasif menjadi aktif. Data harus tersedia dan dapat diakses publik tanpa harus diminta terlebih dahulu.
“Tidak usah menunggu diminta. Apapun yang tidak dirahasiakan, harus kita buat available, harus kita buat tersedia untuk siapapun,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan data akan bermanfaat luas, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi desa, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, hingga investor dalam menyusun kebijakan dan perencanaan berbasis data. Dengan demikian, lebih dari 80 persen data pemerintah daerah seharusnya dapat dibuka untuk publik melalui satu sistem terintegrasi.
“Ke depan, paradigma stressor pasif ini akan kita buang menjadi stressor aktif,” katanya.
Ia menekankan, digitalisasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperkuat sistem dan kelembagaan terlebih dahulu. Menurutnya, digitalisasi justru berpotensi menambah persoalan jika diterapkan pada sistem yang belum tertata dengan baik.
Misalnya saja, pengalamannya saat bertugas di luar negeri, di mana sistem yang kuat memungkinkan layanan digital berjalan otomatis tanpa proses administratif yang rumit. Digitalisasi ideal dinilai hanya berfungsi sebagai percepatan dari sistem yang memang sudah benar sejak awal.
“Kalau sistemnya sudah kuat, ketika digitalisasikan itu hanya soal percepatan saja. Lebih mudah, lebih cepat,” sambungnya.
Di samping menyoroti OPD yang tidak masuk dalam daftar informatif, mantan Dubes RI untuk Turki itu juga menyoroti OPD-OPD yang keterbukaan informasinya nyaris sempurna. Iqbal menyampaikan apresiasi kepada OPD dan instansi yang dinilai informatif, termasuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang disebutnya sebagai salah satu model pengelolaan organisasi yang baik.
Dia mengatakan, praktik manajemen yang tertata rapi dan profesional terlihat jelas dari kualitas layanan yang diberikan. “Saya mengikuti selama 10 bulan terakhir, saya kira Rumah Sakit Jiwa itu salah satu model yang bagus dalam pengelolaan,” tambah Iqbal.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengungkapkan rencana perubahan nomenklatur Rumah Sakit Jiwa yang ke depan tidak lagi menggunakan kata “jiwa”, sejalan dengan regulasi yang mengatur rumah sakit sebagai rumah sakit umum dengan kekhususan layanan.
Bahkan, RSJ tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi rumah sakit perempuan (women hospital) sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap perempuan dan anak.
“Ini menjadi bukti keberpihakan kita bagi perempuan dan anak. Terutama kita akan investasi di situ, dari komitmen saya yang menjadikan rumah sakit ini jadi rumah sakit yang sangat friendly untuk perempuan. Khususnya untuk layanan kebidanan dan ginekologi,” jelasnya. (era)
