Selong (suarantb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh siswa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, M. Nurul Wathoni, mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah sekolah di wilayah terpencil yang belum mendapatkan layanan program tersebut, salah satunya di Kecamatan Suela.
M. Nurut Wathoni menjawab Suara NTB, Senin (2/3/2026) menyebutkan ada satu sekolah di Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, dengan ratusan siswa yang belum mendapatkan MBG. Wathoni menjelaskan bahwa kendala utama pemerataan ini bukan hanya terletak pada pendataan, tetapi juga pada koordinasi teknis dan kesiapan infrastruktur di lapangan. Pihaknya mengaku selama ini hanya sebatas berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain persoalan distribusi, Kadis Dikbud juga menyoroti dampak operasional MBG terhadap kegiatan belajar di sekolah yang sudah berjalan. Ia mencontohkan, ketidaktepatan waktu distribusi makanan sering mengganggu jadwal pembiasaan positif yang telah diterapkan di sekolah, seperti kegiatan imtak di pagi hari.
“Harusnya pagi itu mereka imtak, malah MBG datang, bubar lagi, anak-anak berebut. Padahal kami sudah minta supaya ada pembiasaan makan bersama agar bapak ibu guru bisa memberikan pendidikan akhlak tentang cara makan yang baik, tapi tidak bisa karena alasan macam-macam,” keluhnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Dikbud mengusulkan adanya Satgas di tingkat kecamatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi. “Harus ada rekam jejak yang bisa dikeluarkan oleh penerima manfaat. Dengan begitu, dapur (SPPG) ini teregulasi dengan baik,” tegas Wathoni.
Ia menambahkan, saat ini belum ada mekanisme penyerahan laporan yang standar, sehingga kualitas dan jadwal makanan kerap berbeda dari anjuran sekolah. Persoalan serupa juga ditemukan di Kecamatan Penggading, di mana pergeseran lokasi dapur justru membuat sekolah-sekolah terpencil di wilayah itu tidak terjangkau.
Menurut data yang dihimpun, program MBG di Lotim mengalami dinamika jumlah sasaran. Wathoni menyebut sempat ada pengurangan jumlah penerima dari 3.000 siswa menjadi 1.500 siswa per dapur. Namun tidak semua dapur yang ada beroperasi secara profesional. “Yang baru-baru ini kan ada pengurangan, tapi yang belum operasional ini yang jadi persoalan,” ujarnya. Terhadap sekolah yang belum ini pihak Dikbud terus melakukan kroscek.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya sebatas memberikan data kepada BGN. “Kemarin kami sudah bersurat ke BGN, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kalau dapurnya ada di sekitar situ, cuma belum beroperasi,” demikian imbuhnya. (rus)
