Selong (suarantb.com) – Kinerja PT Selaparang Finansial (SF), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mendapat sorotan tajam dari Bupati Lotim, H. Haerul Warisin. Pasalnya, angka kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) perusahaan tercatat berada di atas 10 persen, jauh melampaui batas ideal kesehatan lembaga keuangan.
Hal ini disampaikan Bupati Haerul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di aula kantor PT Selaparang Finansial, Kecamatan Labuhan Haji, Selasa (3/3/2026). RUPS tersebut turut dihadiri Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya serta jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan.
Dalam arahannya, Bupati menyoroti ketimpangan antara laba yang diraih dengan tingginya rasio kredit bermasalah. Ia menilai kondisi ini menunjukkan performa manajemen yang belum maksimal. “Keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Ini tidak bagus,” tegas Bupati Haerul mengkritik laporan kinerja perusahaan.
Orang nomor satu di Lombok Timur itu menegaskan bahwa keberhasilan sebuah lembaga keuangan sangat bergantung pada strategi manajemen dalam menyelesaikan masalah. Ia pun meminta direksi untuk tidak bekerja secara sepihak dan lebih membuka ruang diskusi dengan tenaga ahli agar keputusan yang diambil tidak merugikan BUMD.
Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan manajemen untuk memprioritaskan penagihan utang (collection) dengan melibatkan seluruh elemen karyawan. Namun, ia mengingatkan agar sebelum turun ke lapangan, para karyawan terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.
“Bekerja di BUMD itu untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Saya ingin ada pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas SDM. Dana jangan hanya mengendap, harus berputar produktif untuk masyarakat,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Bupati menargetkan adanya perubahan nyata pada RUPS tahun depan. Ia meminta agar angka kredit macet dapat ditekan dan keuntungan perusahaan meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra’i, mengakui bahwa kinerja BUMD ini sepanjang tahun 2025 belum maksimal. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, kebijakan keuangan, serta keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
Pihaknya menegaskan bahwa saat ini perusahaan tengah berada dalam fase transisi kepemimpinan yang harus dikelola secara akuntabel. Sejumlah langkah strategis tengah diimplementasikan, antara lain restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian, optimalisasi biaya operasional, serta penguatan sistem pengendalian internal untuk fokus pada penyelesaian kredit macet.
Sementara itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, melaporkan bahwa perusahaannya merupakan satu-satunya BUMD modal ventura milik pemda yang mampu bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan serupa secara nasional. Dengan 25 karyawan, perusahaan menempatkan SDM sebagai aset utama dan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan.
Di luar persoalan finansial, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial pemerintah daerah, seperti safari Ramadan, bantuan anak yatim, rehabilitasi masjid, serta pembagian paket sembako untuk kaum duafa dan petugas kebersihan. (rus)
