Mataram (Suara NTB) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Mataram akan melakukan kajian terhadap sejumlah pola penanganan sampah di Kota Mataram. Kajian ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih maksimal, efektif, dan berkelanjutan melalui pendekatan pentahelix, yakni kolaborasi lima unsur yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
Kepala Brida Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, mengatakan persoalan sampah merupakan isu kompleks yang tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak akan optimal jika hanya mengandalkan satu metode atau pendekatan tertentu. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan akan mengedepankan model pentahelix guna mengintegrasikan berbagai pola penanganan yang selama ini telah diterapkan.
“Kita sudah banyak punya pola penanganan sampah, seperti budidaya maggot, tempah dedoro, 3R, edukasi dan sosialisasi, termasuk insinerator. Segala macam sudah kita lakukan, tetapi belum maksimal,” ujarnya, Selasa (14/4).
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan sementara, kontribusi penanganan sampah menggunakan insinerator baru mencapai sekitar 20 persen. Sementara metode lain seperti 3R juga belum mampu menutup kebutuhan pengelolaan secara menyeluruh, sehingga masih diperlukan strategi tambahan yang lebih terintegrasi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap metode memiliki keterbatasan jika berdiri sendiri. Karena itu, diperlukan pengelolaan yang terpadu dengan mengombinasikan berbagai pendekatan agar dapat saling melengkapi dan memperkuat hasil penanganan.
“Termasuk insinerator, bukan satu-satunya pola pendekatan yang efektif jika dijadikan andalan. Harus ada program lain yang mendukung,” jelasnya.
Melalui kajian ini, Brida Kota Mataram akan menilai dan merumuskan pola pengelolaan sampah yang paling tepat sesuai dengan karakteristik daerah. Hasilnya diharapkan tidak hanya berupa rekomendasi, tetapi juga strategi dan skenario implementasi yang dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Mantan Kepala Diskominfo Kota Mataram menambahkan, kajian tersebut akan melibatkan akademisi serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, sehingga hasilnya memiliki dasar ilmiah sekaligus aplikatif dalam kebijakan pemerintah daerah.
Hasil kajian ditargetkan rampung pada akhir 2026 dan selanjutnya akan diserahkan kepada Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan. (pan)
