ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., meminta Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar, khususnya gas LPG, menjelang adanya indikasi kenaikan harga.
Menurut Misban, potensi kelangkaan gas di tingkat masyarakat mulai terlihat dan dikhawatirkan berkaitan dengan praktik penahanan distribusi oleh oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kenaikan harga.
“Pertamina kita harapkan memperluas pengawasannya secara ekstra, apalagi menjelang ada indikasi kenaikan harga. Jangan sampai masyarakat menjadi korban, belum naik saja sudah susah, apalagi nanti setelah naik,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa indikasi kelangkaan bukan berasal dari sisi pasokan utama, melainkan diduga terjadi di tingkat distributor atau agen. Beberapa pihak disebut berpotensi sengaja menahan stok untuk dijual kembali saat harga sudah meningkat.
Misban menilai praktik tersebut dapat merugikan masyarakat luas, terutama jika distribusi sengaja diperlambat. “Ada kemungkinan distributor membatasi penyaluran. Harapannya mereka membeli dengan harga lama, lalu menjual saat harga sudah naik. Ini yang kita khawatirkan,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong Pertamina melakukan langkah tegas berupa inspeksi langsung ke lapangan. Pemeriksaan harus mencakup jumlah tabung yang dimiliki agen, jumlah yang telah disalurkan, hingga kemungkinan adanya stok yang sengaja ditahan.
“Pertamina harus melakukan sweeping dan cross-check secara detail. Berapa stok yang dimiliki, berapa yang tersuplai, dan apakah ada yang sengaja ditahan,” tegas politisi Hanura ini.
Misban meminta keterlibatan aparat pemerintah lainnya untuk mendukung pengawasan, sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Menurutnya, kasus serupa pernah terjadi di wilayah Cakranegara, di mana terjadi kelangkaan di lapangan meskipun pasokan sebenarnya tersedia.
“Jangan sampai ada pengusaha nakal yang sengaja mengulur waktu distribusi. Begitu harga naik, baru dijual besar-besaran,” katanya.
Anggota dewan dari Dapil Ampenan ini menambahkan, kelangkaan yang terjadi saat ini tidak sejalan dengan kondisi pasokan dari Pertamina yang disebut masih mencukupi. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya masalah di tingkat distribusi.
“Kalau di Pertamina tidak ada kelangkaan, berarti persoalannya ada di bawah, kemungkinan di tingkat agen,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan harga yang cukup signifikan di tingkat masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya berada di kisaran Rp18 ribu per tabung, di lapangan justru mencapai Rp22 ribu hingga Rp23 ribu.
Misban menekankan pentingnya distribusi yang tepat sasaran agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan. Ia mengingatkan agar agen tidak menahan barang, melainkan segera menyalurkan kepada masyarakat. (fit)
