Mataram (Suara NTB) – Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung aliran dana untuk operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mencapai hingga Rp8 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding APBD NTB.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Dr. Ir. Tigor Panggaribuan menyebutkan, perputaran dana dalam jumlah besar tersebut akan menjadi penggerak utama ekonomi lokal, terutama di sektor pangan dan pertanian.
“Kalau 750 SPPG berjalan semua, maka potensi dana yang beredar sangat besar dan ini akan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah,” ujarnya di Mataram, Rabu, 15 April 2026.
BGN menghitung setiap satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah mengucurkan dana operasional mendekati Rp1 miliar per bulan. Jika dihitung, dalam setahun, dana yang dikucurkan pemerintah untuk satu SPPG/Dapur MBG sekitar Rp10 miliar per unit.
Dengan target 750 SPPG beroperasi penuh di NTB, total anggaran yang berputar diperkirakan berada di kisaran Rp8 triliun, bahkan menuju Rp9 triliun setahun. Saat ini terdapat sebanpyak 722 SPPG yang sudah beroperasi.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional dapur MBG yang menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
“APBD NTB sekitar Rp6 triliun setahun. Masih lebih besar uang dari dapur MBG,” ujarnya.
Dijelaskan Tigor, Skema distribusi anggaran dilakukan secara bertahap setiap 10 hari. Menariknya, dana tidak disalurkan melalui BGN, melainkan langsung dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke masing-masing SPPG.
“Dana sudah mulai turun bagi SPPG yang sudah aktif. Penyaluran dilakukan langsung ke SPPG, sehingga perputaran ekonomi di daerah sudah mulai terasa,” jelasnya.
Dana operasional yang diterima SPPG dialokasikan untuk beberapa komponen utama, yakni, untuk bahan baku makanan sebesar rata-rata Rp10.000 per porsi. biiaya operasional sekitar Rp3.000 per porsi. Insentif pengelola sebesar Rp2.000 per porsi atau sekitar Rp6 juta per hari untuk kapasitas 3.000 porsi.
Skema ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berlapis, mulai dari petani, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal.
Untuk menjaga transparansi, BGN memastikan seluruh penggunaan anggaran berada dalam pengawasan ketat. Audit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ada audit dari BPKP. Jadi kalau tidak sesuai ketentuan, pasti akan terdeteksi,” tegasnya. (bul)
