Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB semakin memperkuat fokus pada program unggulan guna mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satu langkah strategis yang dicanangkan adalah program Desa Berdaya. Ini adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan langsung dari akar rumput.
Strategi besar ini dipaparkan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Presentasi ini dilakukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menekankan ambisi NTB untuk melakukan akselerasi pembangunan demi mencapai standar kelas dunia. Namun, ia tidak menampik tantangan realitas sosial yang masih dihadapi daerah.
“Tetapi di sisi lain kami menyadari, 11 persen atau 10 persen lebih masyarakat kami masih miskin, bahkan dua persen miskin ekstrem,” ujarnya.
Dua Fondasi Utama
Gubernur merinci bahwa saat ini terdapat 106 desa di NTB yang masuk dalam daftar kantong kemiskinan ekstrem. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB menetapkan dua fondasi utama.
Pertama, fondasi Kemakmuran. Menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2029. “Dan kemiskinan turun dari dua digit dalam 30 tahun terakhir ini, kami ingin pada tahun 2029 sudah tinggal satu digit, kira-kira sama dengan kemiskinan tingkat nasional,” terangnya.
Kedua, tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan agar setiap anggaran tepat sasaran dalam membebaskan warga dari belenggu kemiskinan.
Sebagai pengejawantahan filosofi “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia”, Gubernur menetapkan tiga pilar pembangunan ke depan. Pilar tersebut yaitu menghapuskan kemiskinan ekstrem, memperkuat ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Meski masih berstatus sebagai salah satu dari 12 provinsi termiskin, NTB mencatatkan performa impresif dalam laju penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, penurunan kemiskinan pada periode 2024-2025 mencapai 1,53 persen.
“Alhamdulillah teman-teman sekalian, berdasarkan statistik BPS, angka penurunan kemiskinan di NTB—meskipun kita ini 12 provinsi termiskin—tapi kita ini 10 provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi dalam setahun terakhir ini,” sebutnya.
Iqbal menegaskan bahwa capaian satu tahun terakhir ini merupakan peningkatan penurunan jumlah kemiskinan yang tertinggi dalam dua dekade terakhir. “Tetapi alhamdulillah 2024-2025 kita mengalami penurunan 1,53 persen. Artinya, inilah peningkatan di NTB, inilah peningkatan penurunan jumlah kemiskinan dalam satu tahun yang tertinggi di dalam 20 tahun terakhir ini,” tegasnya.
Pengakuan dari Kemendagri
Capaian pembangunan dan perbaikan tata kelola NTB mendapat pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE., menilai indikator pembangunan NTB menunjukkan tren positif yang berkelanjutan.
“Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi dan terobosan serta berbagai capaian di Provinsi NTB hingga 2025. Data BPS secara umum menunjukkan indikator pembangunan yang positif, yang mengartikan keberlanjutan pembangunan terjaga dengan baik di NTB,” ujar Restuardy.
Selain pertumbuhan ekonomi yang stabil di sektor pertanian, aspek tata kelola dan pemberantasan korupsi NTB juga diapresiasi dengan skor 79 poin pada MCP KPK 2025. Selanjutnya, Restuardy pun optimis NTB mampu berkontribusi pada target nasional. Apalagi tingkat pengangguran terbuka NTB saat ini berada di kisaran 3 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
Tema Musrenbang RKPD 2027
Di satu sisi, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa Musrenbang yang berlangsung tiga hari (14-16 April) ini merupakan amanat UU Nomor 25/2004 dan UU No. 23/2014. Hal tersebut ditujukan untuk menjaring masukan komprehensif bagi RKPD 2027.
Tema yang diusung adalah Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Ekosistem Industri Agromaritim, dan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.
Nelly mengungkapkan, terdapat 864 usulan yang dibahas. Khusus untuk tahun 2026, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung di 841 desa/kelurahan.
“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran sebesar 450,04 miliar yang langsung mengintervensi dalam bentuk program kegiatan di 841 desa/kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk di antaranya 106 desa kantong kemiskinan ekstrem,” terang Nelly.
Melalui Musrenbang ini, Pemprov NTB menegaskan perannya bukan sekadar orkestrator pembangunan, tetapi juga sebagai motor penggerak intervensi pembangunan berbasis desa demi mewujudkan kemakmuran yang merata. (sib)
