Tanjung (Suara NTB) – Petani Jagung Dusun Labangkara, Desa Sukadana, khawatir kelangkaan BBM akibat penutupan tiga SPBU berlangsung lama. Pasalnya, petani di wilayah itu sangat bergantung pada irigasi sumur bor untuk mendukung kelancaran budidaya tanaman pada fase akhir musim penghujan ini.
Sirmati, salah seorang petani, sekaligus pengecer BBM, dalam curhatnya saat mendatangi kediaman Raden Nyakradi , Anggota DPRD Lombok Utara, Dapil KLU 4 (kecamatan Bayan), Sabtu (18/4/2026) malam, mengaku sarana sumur bor di dusun itu adalah daya dukung utama keberlangsungan petani lahan kering. Memasuki bulan April, sebagian petani sudah melakukan penanaman usai panen jagung sistem tadah hujan akhir tahun lalu.
Ia menyampaikan, sekitar 140 kepala keluarga dari tujuh kelompok tani akan terdampak langsung oleh kelangkaan BBM jika operasional SPBU hanya tersedia di dua titik. Operator sumur bor akan sangat kesulitan mengoperasikan sumur bor dan memicu gagal panen.
“Beberapa operator sumur bor banyak bertanya ke saya soal ketersediaan solar. Dengan SPBU (terdekat SPBU Kayangan) saat ini tutup, tentu banyak yang khawatir,” ungkap Sirmatim.
Ia berharap, lobi Pemda Lombok Utara kepada instansi terkait khususnya Pertamina, membuahkan hasil dengan segera dibukanya akses pelayanan BBM.
Masyarakat Desa Sukadana dan Kecamatan Bayan pada umumnya, saat ini bergantung pada SPBU Kayangan sebagai titik lokasi pengambilan yang paling dekat. Kendati di Desa Anyar terdapat SPBU mini milik BUMDes, namun akses pelayanannya terbatas dan tidak menyediakan kuota yang cukup.
Sebagai pengecer BBM, dirinya juga mendapati keluhan dari nelayan tangkap yang beroperasi dengan mesin ketinting. Mereka yang kesulitan solar karena langka, terpaksa tidak bisa melaut dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Lombok Utara, Raden Nyakradi, berharap Pemda Lombok Utara terus melakukan komunikasi intensif kepada Pemprov NTB, Pertamina maupun PN Mataram. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait agar merespons kekhawatiran masyarakat Lombok Utara.
“Kebutuhan petani dan nelayan kita di Bayan ini sama dengan petani lain, yakni BBM solar. Mereka bergantung pada operasional sumur bor. Jika tidak beroperasi untuk mengairi tepat waktu, tanaman mereka bisa mati dan gagal panen,” ujar Nyakradi.
Informasi bahwa Pemda sudah bersurat kepada Pertamina, diharapkan membuahkan hasil dengan dibukanya kembali 3 SPBU yang ditutup. Ia berkaca pada pengalaman kasus hukum yang pernah menimpa PT. BAL di Gili Trawangan. Kasus hukum yang menimpa investor air bersih tersebut membuat operasi penyediaan air bersih sempat ditutup. Namun karena alasan tingginya risiko sosial, BAL dan PT. GNE masih diberikan toleransi beroperasi.
“Begitu juga dengan 3 SPBU yang ditutup ini. Risiko sosialnya dan ekonominya sangat tinggi. Bayangkan kalau BBM limit berlangsung dalam sebulan, betapa melambatnya pergerakan ekonomi Lombok Utara,” tandasnya. (ari)
