Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mencatat sedikitnya sekitar 50 jabatan struktural masih kosong, mulai dari eselon II, III, hingga IV. Kendati demikian, pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru karena akan dipersiapkan secara selektif guna menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Kondisi kekosongan jabatan ini tidak hanya berdampak pada jalannya roda organisasi pemerintahan, tetapi juga memberikan efek efisiensi terhadap belanja pegawai daerah. Sejumlah komponen anggaran yang melekat pada jabatan, seperti gaji tambahan, tunjangan kinerja (TPP), hingga operasional kendaraan dinas, untuk sementara tidak perlu dikeluarkan.
Sejumlah posisi strategis yang hingga kini masih kosong di antaranya jabatan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram, staf ahli, serta Inspektur Inspektorat untuk level eselon II. Selain itu, terdapat dua jabatan camat dan beberapa lurah yang belum memiliki pejabat definitif.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengakui bahwa kondisi tersebut secara tidak langsung menekan pengeluaran daerah, khususnya pada sektor belanja pegawai.
“Ada efisiensinya, karena tidak membayar gaji, tidak membayar TPP, bahkan tidak perlu membayar biaya operasional kendaraan dinas,” ujarnya, pekan kemarin.
Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut nantinya akan tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Dana tersebut kemudian akan dimanfaatkan kembali dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada Agustus 2026 untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Meski memberikan dampak penghematan, Pemkot Mataram tetap berhati-hati dalam proses pengisian jabatan. Saat ini, tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tengah melakukan pemetaan terhadap posisi-posisi yang kosong sebagai bagian dari tahapan awal seleksi.
“Sabar dulu, ini sedang kita persiapkan. Tim Baperjakat sedang memetakan mana jabatan yang kosong, baik eselon II, III, maupun IV,” katanya.
Alwan menegaskan, pengisian jabatan tidak hanya sekadar memenuhi kekosongan, tetapi juga menyangkut masa depan aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, prosesnya dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa.
Pemkot Mataram, lanjutnya, lebih mengedepankan prinsip seleksi yang objektif dan selektif, baik melalui mekanisme seleksi terbuka maupun penunjukan, dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Dalam proses penilaian calon pejabat, tim Baperjakat akan menitikberatkan pada aspek kinerja, loyalitas, serta rekam jejak masing-masing aparatur.
“Kita menilai tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja, loyalitas, dan rekam jejak,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Mataram berharap pengisian jabatan ke depan tidak hanya mampu mengisi kekosongan struktural, tetapi juga menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, serta mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh. (pan)
