Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (ntb) membutuhkan sekitar Rp250 miliar untuk penanganan seluruh ruas jalan provinsi di Kabupaten dan Kota Bima. 309 kilometer panjang jalan di Kota dan Kabupaten Bima serta Dompu mengalami rusak ringan. Sementara, 50 kilometer mengalami rusak parah.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Rizal Amin menyatakan untuk penanganan ruas jalan yang mengalami rusak parah membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar per kilometernya.
“Nah itu sangat besar kan. Jadi ada prioritas yang kita tidak bisa tangani semua. Namun ada komitmen dari 2026 sampai dengan 2030 ke depan kita pasti akan urutkan sesuai dengan prioritas,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin, 20 April 2026.
50 kilometer panjang jalan tersebut tersebar di delapan ruas jalan. Di antaranya Sempungu-Bajo, Dompu – Kiwu, Talabiu – Simpsai, Wilamaci – Karumbu, dan Bima – Tawali.
Dia mengaku, daerah tidak memiliki anggaran senilai tersebut untuk melakukan penanganan secara langsung. Di tahun ini, pihaknya masih mencoba mengusulkan penanganan setiap ruas jalan itu bisa ditangani pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan anggaran-anggaran lainnya.
“Jadi di perencanaan kami siapkan Detail Engineering Design (DED) nya sama readiness kriterianya berupa dokumen lingkungannya,” tambahnya.
Banyaknya kerusakan jalan terjadi akibat bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan perambahan hutan. Adanya genangan air karena tidak adanya penataan saluran irigasi juga menjadi faktor utama jalan rusak.
Sebelum melakukan penanganan total yang membutuhkan anggaran besar, Pemprov NTB dikatakan melakukan penanganan rutin khusus untuk kerusakan-kerusakan yang penanganannya bisa dianggarkan lewat APBD. Seperti penanganan kerusakan lubang jalan, drainase, dan lainnya. “Jadi di kita ada untuk peningkatan, ada juga untuk pemanfaatan jalan secara rutin,” katanya.
Selain jalan, kerusakan dua jembatan dan pelabuhan juga butuh perhatian. Satu jembatan di Bima yang rusak parah akibat banjir bandang pada Januari 2025 lalu hingga saat ini belum disentuh penanganan. Begitupun satu jembatan lain yang rusak sejak tahun 2022 lalu. Penanganan untuk kedua jembatan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar, dengan masing-masing jembatan dibagi menjadi Rp15 miliar.
Begitupun dengan Pelabuhan di Bima yang turut didorong kemantapannya untuk mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, dan pariwisata. (era)
