Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Damayanti Putri, memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (27/4/2026).
Peringatan Hari Otda XXX tahun ini mengusung tema ”Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan pembangunan lokal dengan visi nasional.
Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wagub menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan momentum penting untuk memperkokoh komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui percepatan pemerataan pembangunan dan penguatan pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa kemandirian daerah harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab mengelola potensi lokal demi mencapai target-target Asta Cita. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah harga mati.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” ujarnya.
Sinkronisasi tersebut, lanjutnya, harus diwujudkan melalui langkah strategis mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran nasional-daerah, reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat digitalisasi, hingga penguatan kemandirian fiskal dan kolaborasi antardaerah.
Wagub juga mengingatkan agar daerah tetap fokus pada layanan dasar, pengentasan ketimpangan, serta penguatan stabilitas daerah. Meski diberikan ruang inovasi yang luas, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap tegak lurus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Dalam tataran implementasi, Wagub mengajak seluruh kepala daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan global. Fokus utama mencakup upaya swasembada pangan melalui dukungan teknologi dan anggaran, swasembada energi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
Mendagri mengingatkan terkait prinsip efisiensi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan agar peringatan hari besar dan kegiatan pemerintahan tidak hanya bersifat seremonial semata, melainkan harus mengedepankan asas manfaat.
“Seluruh pemerintah daerah diharapkan untuk menyelenggarakan kegiatan secara sederhana, tidak berlebihan, dan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta menghindari pemborosan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik,” pungkasnya. (ham)
