Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menyoroti kondisi antrean panjang dan pembatasan BBM subsidi di sejumlah SPBU usai kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai situasi ini membuat sopir angkutan umum dan pelaku transportasi semakin tertekan.
Menurut Junaidi, fenomena BBM subsidi yang cepat habis di SPBU memicu keresahan di kalangan pengemudi, terutama angkutan umum yang sangat bergantung pada solar bersubsidi.
“Teman-teman sekarang rata-rata was-was. Yang terjadi di setiap Pertamina itu tiba-tiba habis, sore habis, maghrib habis,” kata JK, panggilannya.
Ia menduga kondisi ini membuat masyarakat yang biasa menggunakan BBM subsidi terpaksa beralih membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi.
“Apa makna habis itu? Orang yang tadinya ambil subsidi, mau tidak mau kalau sudah merah ya beli non-subsidi. Sementara harganya naiknya sudah berlipat,” ujarnya.
JK juga menyoroti munculnya antrean kendaraan di SPBU yang dinilai berpotensi memicu persoalan baru di lapangan. Menurutnya, antrean panjang menjadi sinyal distribusi BBM perlu diawasi lebih ketat.
“Antrean itu yang berbahaya. Oleh karena itu kami berharap pemerintah daerah dan Pertamina bisa mengontrol kondisi ini agar jangan sampai terjadi kekacauan,” katanya.
Ia mengaku khawatir jika pembatasan pembelian BBM subsidi seperti di Pulau Jawa diterapkan di NTB. Pasalnya, kendaraan angkutan umum antarkota di NTB membutuhkan pasokan BBM lebih besar untuk operasional jarak jauh.
“Kalau di NTB diberikan batas 200 liter untuk bus besar, dari Bima ke Mataram pulang-pergi tidak akan cukup,” tegasnya.
Organda NTB meminta distribusi BBM subsidi benar-benar dikawal agar tepat sasaran dan tidak merugikan sektor transportasi umum. Sebab, menurut Junaidi, pengusaha dan sopir angkutan saat ini berada dalam posisi sulit karena tarif angkutan tidak bisa serta-merta dinaikkan.
“Kalau tarif dinaikkan sementara subsidi tidak naik, masyarakat juga keberatan. Kondisi ini yang membuat anggota kami terpukul,” ujarnya. (bul)
