Selong (Suara NTB) – Pengembangan kompetensi keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi kendala serius akibat minimnya jumlah guru produktif. Kondisi ini dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran lulusan SMK.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Wilayah II, Supriadi, mengakui bahwa keterbatasan guru produktif menjadi masalah utama. “Guru produktif masih susah. Ada beberapa kompetensi keahlian (KK) yang tidak ada gurunya,” ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (30/4/2026)
Menurut Supriadi, pendidikan guru produktif sebagian besar hanya tersedia di Pulau Jawa, sementara di daerah seperti NTB, lulusan pendidikan teknis murni—misalnya di bidang kemaritiman hingga jenjang AMD III—tidak bisa langsung menjadi guru karena kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai.
Salah satu penyebab sulitnya mendapatkan guru produktif adalah kecilnya honor yang diterima. Banyak tenaga guru produktif ini memilih bekerja yang lebih banyak hasilkan uang dibanding mengajar di sekolah. “Buka bengkel lebih menguntungkan daripada jadi guru yang hanya Rp40 ribu per jam,” tegas Supriadi.
Idealnya, untuk tiga rombongan belajar (rombel) diperlukan 3-4 orang guru produktif. Jika jumlah kelas lebih banyak, maka kebutuhan guru pun bertambah. “Hitungan rata-rata jamnya 70 jam dibagi tiga menjadi 24 jam,” jelasnya.
Kekurangan guru produktif paling terasa di bidang pariwisata, perhotelan, tata kecantikan, pastry, dan pengolahan makanan. “Di SMKN Sikur, jurusan perhotelan peminatnya membludak, tapi guru kurang. Demikian juga tata kecantikan, banyak yang salin tapi tak bisa jadi guru,” ungkap Supriadi. Untuk guru boga murni, seharusnya tersedia 10 orang, namun realitasnya jauh dari angka tersebut.
Dampak pada Pengangguran
Supriadi tidak memampik kekurangan guru produktif dengan tingginya angka pengangguran lulusan SMK. “Salah satu penyebab banyak lulusan SMK pengangguran adalah minimnya peralatan dan kerja sama industri,” katanya. Sebaliknya, sekolah yang memiliki kerja sama industri yang baik bisa lebih cepat menyalurkan lulusannya ke dunia kerja.
Dia memberi contoh, lulusan TIK bisa bekerja di perhotelan, bahkan lulusan mesin ada yang menjadi chef di Amerika Serikat. “Melihat data, pengangguran seharusnya dilihat dari gaji sesuai UMP. Tapi entrepreneur kerap disebut pengangguran karena tidak memiliki gaji tetap,” tambahnya.
Tantangan lain adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMK dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. “Lowongan pekerjaan banyak juga diambil oleh anak SMA,” ujar Supriadi.
Pemerintah Provinsi NTB tengah menggalakkan program pemberangkatan siswa magang kerja ke luar negeri melalui kerja sama industri dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). “Tujuan kita sekarang banyak orientasi bekerja ke luar negeri,” kata Supriadi. Ada juga program dari Dinas Tenaga Kerja berupa kompensasi untuk bisa bekerja ke luar negeri.
Selanjutnya disampaikan sejak 2021, pemerintah melakukan refocusing jurusan SMK. Tidak semua SMK diperbolehkan membuka semua jurusan. Misalnya, SMK 1 Selong difokuskan pada teknologi rekayasa (permesinan, pengelasan) dan teknologi otomotif. Jurusan yang sama boleh dibuka di sekolah lain asalkan peminatnya banyak. “Seperti pariwisata, jika satu sekolah tak mampu menampung, sekolah lain boleh membuka jurusan paralel. Kelas sepuluh bisa lebih dari satu,” jelasnya.
Namun, saat ini cukup sulit membuka kompetensi keahlian baru. Sekolah hanya diperbolehkan membuka KK yang beririsan dengan KK yang sudah ada, seperti teknik baja ringan. Untuk SMK swasta, menurut Supriadi, lebih rapi karena harus memiliki siswa dan tidak boleh bentrok jurusan dengan sekolah tetangga.
Penentuan jurusan didasarkan pada tiga hal: kebutuhan daerah, perkembangan teknologi, dan minat siswa. “Misalnya teknis sepeda motor, banyak yang berminat meski sekadar teknik tambal ban,” ujarnya. Jurusan lawas seperti tata pendingin dan udara juga bisa bekerja di hotel, tidak harus di pabrik. Jurusan bangunan dan desain permodelan informasi bangunan bisa membuka jasa layanan.
Yang terpenting, bagi SMK negeri yang ingin membuka jurusan baru, wajib memiliki partner industri. “Itu syarat harus jelas. Kalau tidak ada, jangan buka,” demikian pungkas Supriadi. (rus)
