PELAKSANAAN Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di NTB melampaui target pusat. Pusat menargetkan pelaksanaan RAT minimal 70 persen dari total KDKMP di setiap daerah. Saat ini, tercatat sekitar 836 koperasi atau 70 persen dari total koperasi yang ada di NTB yang telah melaksanakan RAT.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad menyampaikan dari 10 KDKMP, Kota Mataram dan Kota Bima berhasil melaksanakan RAT 100 persen. Di Lombok Timur 188 dari 255 KDKMP telah melaksanakan RAT. Disusul oleh Kabupaten Bima dengan 136 dari total 191 KDKMP yang ada di daerah tersebut. Lalu ada Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat, dan Lombok Utara.
“Kita optimistis bahwa target tahun 2027 dapat tercapai lebih cepat, bahkan berpotensi tuntas pada tahun 2026,” ujarnya, Senin, 4 Mei 2026.
Namun, masih terdapat sejumlah daerah dengan capaian yang relatif rendah. Sumbawa mencatat persentase terendah dengan 65 koperasi atau hanya 39 persen. Disusul Lombok Utara dengan 23 koperasi atau 53 persen, serta Lombok Tengah dengan 98 koperasi atau 64 persen.
RAT menjadi indikator utama untuk menilai eksistensi sekaligus kesehatan koperasi. Melalui RAT, tidak hanya dilakukan evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, termasuk penyusunan rencana kerja ke depan.
“Koperasi yang belum melaksanakan RAT saat ini masih dalam proses persiapan. Sekitar 30 persen sisanya tengah berupaya menyelesaikan tahapan tersebut,” katanya.
Pencapaian ini tidak terlepas dari kolaborasi yang sinergis antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota, serta koordinasi intensif dengan PMU dan tenaga pendamping di seluruh wilayah. Rapat koordinasi pun rutin digelar setiap minggu guna mempercepat pelaksanaan RAT.
Di sisi lain, aktivitas usaha koperasi juga mulai menunjukkan peningkatan. Sejumlah koperasi telah menjalankan usaha, bahkan beberapa di antaranya telah terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yang sudah bermitra sama MBG adalah KKMP Ampenan Utara, KDMP Dena Madangga, KDMP Candi Madangga, KDMP Rasabou Hu’u, KDMP Senayan Pototano, KDMP Pejanggik Loteng, KKMP Pagesangan Barat, KDMP Bilelando.
”Baru ini yang bermitra insyaallah akan terus bertambah,” tambah mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga NTB ini.
Hingga kini, tercatat 121 koperasi telah aktif menjalankan usaha. Program ini sebelumnya dimulai sebagai proyek percontohan di Lombok Utara, dan kini telah diikuti oleh koperasi di berbagai daerah. Dalam waktu dekat, tepatnya pada 18 Mei 2026, akan digelar rapat koordinasi khusus untuk merumuskan langkah strategis KDKMP dalam mendukung berbagai program nasional di NTB, seperti MBG, sekolah rakyat, serta pengentasan kemiskinan. “Diharapkan KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” bebernya.
Dalam pengembangannya, KDKMP juga diarahkan untuk memiliki unit usaha ritel yang dikelola bersama PT Agrinas. Unit ini akan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan direncanakan diluncurkan secara serentak mengikuti jadwal pemerintah pusat. Namun demikian, ruang gerak koperasi tidak hanya terbatas pada sektor ritel. Koperasi juga berperan sebagai pemasok dan distributor, pengumpul hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta perkebunan. Selain itu, koperasi juga terlibat dalam sektor pariwisata, simpan pinjam, hingga layanan keagenan perbankan.
“Sebagian besar koperasi saat ini memulai usaha dari sektor sembako, sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Beberapa di antaranya juga telah bergerak di bidang pupuk, menjadi pemasok program MBG, serta menjalankan usaha simpan pinjam skala kecil,” pungkasnya. (era)
