Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) di NTB pada April 2026 mencapai 3,27 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 2,42 persen.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, mengatakan inflasi tersebut tercermin dari kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) NTB yang mencapai 112,27 pada April 2026.
“Inflasi year on year Provinsi NTB pada April 2026 sebesar 3,27 persen, masih berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,48 persen,” ujarnya, Senin, 4 Mei 2026.
Secara wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima yang mencapai 4,23 persen dengan IHK sebesar 112,69. Sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 2,82 persen dengan IHK 112,04.
Wahyudin menjelaskan, inflasi tahunan di NTB dipicu oleh kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Dari total 11 kelompok pengeluaran, semuanya mengalami peningkatan indeks harga.
Kelompok yang mengalami kenaikan tertinggi yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,71 persen. Kenaikan ini menjadi penyumbang terbesar terhadap laju inflasi daerah.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatat kenaikan cukup signifikan sebesar 3,76 persen, disusul kelompok pendidikan sebesar 2,94 persen.
Kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 2,01 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,99 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,94 persen.
Sementara kelompok lainnya turut mengalami kenaikan harga meski relatif lebih rendah, yakni kelompok transportasi sebesar 1,37 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,37 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,99 persen, kelompok perlengkapan rumah tangga sebesar 0,39 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,21 persen.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi tahun kalender atau year to date (y-to-d) NTB hingga April 2026 mencapai 1,82 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada April 2025 yang tercatat sebesar 1,57 persen, serta April 2024 sebesar 1,05 persen.
Wahyudin menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan harga yang masih cukup tinggi. (bul)
