Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) internal di Aula Raja Langko, Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, serta Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, S.H., M.H.
Dalam arahannya, Wagub menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di bidang persandian dan pengelolaan data yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Ia menilai peningkatan kompetensi menjadi kunci dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ASN, terutama dalam pengamanan data dan pelaporan, sehingga informasi yang dikelola pemerintah daerah semakin akurat dan terpercaya,” ujarnya.
Ia meminta kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh peserta, serta mendorong agar pengetahuan yang diperoleh dapat ditularkan di daerah masing-masing. Wagub juga mengajak peserta untuk aktif berdiskusi dan menggali pengetahuan dari para narasumber, termasuk tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Wagub menekankan keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan ASN dalam memperbarui pengetahuan, memahami regulasi, serta mengelola informasi secara tepat.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak hanya sebatas pembangunan aplikasi, tetapi juga memastikan sistem yang dibangun aman, andal, dan dapat dipercaya.
“Keamanan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan serta melindungi data masyarakat. Tanpa sistem keamanan yang kuat, kepercayaan publik bisa menurun,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong penguatan tata kelola SPBE, termasuk integrasi sistem, interoperabilitas data, serta peningkatan indeks SPBE. Meski capaian NTB sudah tergolong baik, aspek keamanan dan manajemen risiko tetap perlu diperkuat.
Berbagai inisiatif transformasi digital di NTB, lanjutnya, terus dikembangkan, seperti penguatan layanan digital, integrasi data antarperangkat daerah, serta optimalisasi peran Dinas Kominfotik sebagai pengampu SPBE di daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Badan Siber dan Sandi Negara, Didik Hariyanto, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan sistem pemerintahan digital di NTB.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern,” ujarnya.
Ia menjelaskan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan, tetapi juga harus menjamin integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Ancaman siber yang semakin meningkat, menurutnya, menuntut kesiapan sistem dan sumber daya manusia.
Didik menambahkan bahwa hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menerapkan sistem keamanan informasi guna menjamin keberlangsungan layanan publik.
Diakuinya, audit keamanan SPBE memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi anggaran melalui deteksi dini kerentanan, mendukung akurasi pengambilan kebijakan, serta meningkatkan nilai indeks SPBE daerah.
“Capaian indeks SPBE Provinsi NTB yang sudah berada pada kategori memuaskan 4.20 harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan menjadi contoh bagi kabupaten/kota,” katanya. (ham)
