Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) sampai saat ini masih mencari sumber anggaran untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pembayaran upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, anggaran upah yang tersedia saat ini baru sekitar Rp14 milliar. Masih ada kekurangan sekitar Rp17 miliar lagi.
“Untuk upah tenaga PPPK termasuk paruh waktu, kita butuh anggaran sekitar Rp31 miliar. Tapi masih ada kekurangan sekitar Rp17 miliar lagi,” ungkap Kepala Badan Keuangdan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman, PN., kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, kekurangan anggaran tersebut akan diupayakan APBD perubahan. Dan, masih ada kemungkinan bisa bertambah kekurangannya. Mengingat, ada rencana dari Pemkab Loteng untuk meninjau ulang kontrak tenaga PPPK paruh waktu yang sekarang ini.
Terutama terkait besaran upah yang akan diterima. Khususnya bagi tenaga PPPK paruh waktu yang dari tenaga kesehatan maupun tenaga guru yang dalam kontraknya mendapatkan upah Rp200 ribu kemungkinan bertambah disesuaikan dengan ketersedian anggaran daerah.
Selain soal besaran upah, peninjauan ulang kontrak tenaga PPPK paruh waktu tersebut dilakukan untuk mengakomodir potensi pendapatan lainnya di luar upah dari pemerintah daerah. Seperti dari dana kapitasi, jasa pelayanan dan lainnya.
“Kalau di daerah lain sumber pendapatan dari jasa pelayanan, kapitasi dan lainya itu dimasukkan dalam kontrak. Nah, kita itu belum ada itu. Sehingga ada rencana kontrak tenaga PPPK paruh waktu akan ditinjau ulang,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pertanian ini menambahkan, total kebutuhan anggaran tersebut tidak seluruhnya untuk upah tenga PPPK. Itu juga termasuk anggaran untuk pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Karena memang aturanya, pemerintah sebagai pemberi kerja, selain memberikan upah juga memberikan jaminan kesehatan dan ketenagaan kerjanya.
“Sedang kita upayakan anggaran. Semoga bisa terpenuhi di APBD perubahan tahun 2026 ini,” pungkasnya. (kir)
