Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan 100 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026 ke pemerintah pusat melalui sistem pengajuan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengajuan pegawai disusun berdasarkan kebutuhan riil pegawai di daerah, terutama untuk mengisi kekosongan akibat ASN pensiun dan meninggal dunia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Drs. Syahrul mengatakan seluruh usulan formasi telah diajukan melalui sistem yang disiapkan pemerintah pusat. Namun, pihaknya masih menunggu penetapan kuota resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Republik Indonesia.
“Untuk formasi, kemarin kita sudah coba lewat sistem kita usulkan,” ujarnya saat diwawancarai akhir pekan lalu.
Menurut Syahrul, penyusunan formasi dilakukan dengan pola penyesuaian kebutuhan pegawai atau zero growth. Artinya, penambahan ASN disesuaikan dengan jumlah pegawai yang keluar setiap tahun.
“Karena kita berdasarkan jumlah yang pensiun, yang meninggal, jadi ada pertumbuhan zero,” katanya.
Ia menegaskan, kewenangan penetapan jumlah formasi sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mengusulkan kebutuhan berdasarkan kondisi riil.
Ia memperkirakan jumlah formasi yang diusulkan mencapai sekitar 100 formasi. Usulan itu tidak hanya untuk tenaga teknis, tetapi mencakup seluruh kebutuhan ASN di lingkup Pemkab Bima. “Sekitar 100-an kalau nggak salah dan itu untuk ke semuanya bukan hanya tenaga teknis saja,” tegasnya.
Pemkab Bima kini menunggu keputusan pemerintah pusat terkait jumlah formasi CPNS 2026 yang akan disetujui untuk rekrutmen ASN mendatang. Penetapan kuota dari KemenpanRB nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan seleksi CPNS 2026. (hir)
