Bima (Suara NTB) – Sejumlah 15 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) atau rumah kumuh, di Kabupaten Bima, masih membutuhkan penanganan. Namun, keterbatasan anggaran memicu intervensi terbatas.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima, Suwandi, ST., MT., mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bima mencapai 15 ribu unit. Rumah kumuh ini tersebar di 18 kecamatan. Perbaikan rumah kumuh ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Pasalnya, keterbatasan anggaran menjadi penghalang sehingga RTLH yang bisa diintervensi mencapai 16 unit.
“Kalau dari APBD kita memang sangat jauh, kemampuan kita terbatas. Hari ini kita baru bisa menganggarkan sebanyak 16 unit,” katanya dikonfirmasi pada, Selasa (12/5).
Pihaknya berharap dukungan pemerintah pusat melalui program Kementerian Perumahan RI,untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Tahun ini kata dia, Kabupaten Bima mendapat bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahap pertama, dipastikan menerima bantuan sebanyak 540 unit rumah.
“Insyaallah tahun ini kita akan mendapat sebanyak 540 unit dari BSPS dan itu di tahap satu,” sebutnya.
Pihaknya berharap kembali memperoleh tambahan bantuan pada tahap berikutnya. Jumlah bantuan yang diusulkan diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahap pertama.
Menurut Suwandi, jika bantuan BSPS tahap dua hingga tahap empat terealisasi, jumlah RTLH yang dapat ditangani dalam setahun diperkirakan menembus lebih dari seribu unit rumah.
“Kita bisa mencapai ribuan dari tiga tahap yamg tersisa itu. Nanti ditahap dua kita harapkan tidak jauh dari 500. Begitu juga ditahap tiga dan empat, sehingga bisa lebih dari 1.000 unit dalam setahun,” harapnya.
Selain mengandalkan BSPS, Pemkab Bima juga akan menyesuaikan penanganan RTLH dengan program Desa Berdaya milik Pemerintah Provinsi NTB. Program tersebut akan dipetakan pada desa-desa yang masuk prioritas pemerintah provinsi.
“Kalau yang programnya dari Pak Gubernur itu, Desa Berdaya, nanti kita mapping-kan dengan desa-desa tertentu yang menjadi program gubernur,” jelasnya.
Ia berharap tambahan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat mempercepat penanganan RTLH di Kabupaten Bima. Pasalnya, jumlah rumah yang membutuhkan perbaikan masih cukup tinggi dan tersebar di seluruh kecamatan. (hir)
