Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi se-Provinsi NTB di Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTB, Selasa (12/5/2026).
Rakor tersebut membahas langkah strategis menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 Hijriah.
Dalam arahannya, Sekda NTB menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang momentum Idul Adha yang biasanya diikuti peningkatan permintaan sejumlah komoditas pangan dan peternakan.
“Kita masih memiliki kesempatan untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah kita, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Iduladha 1447 Hijriah,” ujarnya.
Menurut Abul Chair, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian positif. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tidak terkendali.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka dan statistik, tetapi menyangkut dapur masyarakat, ketenangan ibu rumah tangga, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya.
Berdasarkan data inflasi tahunan NTB pada April 2026 sebesar 3,27 persen, Sekda menilai kondisi tersebut masih relatif terkendali meskipun sedikit berada di atas rata-rata nasional. Ia mengingatkan adanya potensi kenaikan harga, terutama pada sektor transportasi dan kebutuhan pokok menjelang HBKN.
Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga distribusi pangan, rantai pasok, hingga kecepatan pengambilan keputusan di lapangan.
“Kadang harga naik bukan karena kelangkaan barang, tetapi karena spekulasi dan distribusi yang tidak lancar. Karena itu kita harus bekerja lebih responsif dan terintegrasi,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Sekda menyampaikan sejumlah poin strategis yang perlu menjadi perhatian bersama menjelang Idul Adha. Di antaranya memastikan distribusi komoditas peternakan berjalan lancar, memperkuat kerja sama antar daerah, meningkatkan pemantauan harga secara harian dan real time, memperkuat operasi pasar bila diperlukan, serta membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi. “Semangat kita bukan kompetisi antarwilayah, tetapi menjaga NTB secara bersama-sama,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus mampu bekerja cepat dalam merespons perkembangan harga di lapangan. “TPID harus menjadi sistem respons cepat, bukan sekadar forum rapat,” tegasnya.
Selain itu, Sekda mengingatkan bahwa operasi pasar hanya merupakan solusi jangka pendek. Menurutnya, upaya yang lebih penting adalah memperbaiki rantai distribusi dan efisiensi pasokan pangan.
“Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang terlambat, sementara keterlambatan penanganan justru membuat biaya pengendalian semakin mahal,” ujarnya.
Sekda mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di NTB.
“Mari kita pastikan pasar tetap terjaga, pasokan tersedia, harga stabil, dan masyarakat dapat menjalankan Idul Adha dengan tenang dan penuh kebahagiaan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) NTB, Hario Kartiko Pamungkas, memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTB mengalami deflasi bulanan sebesar 0,11 persen pada April 2026, yang terutama disumbang oleh Kabupaten Sumbawa.
“NTB mengalami deflasi bulanan minus 0,11 persen. Ini patut kita syukuri karena di sebagian wilayah Indonesia masih terjadi inflasi,” ujarnya.
Bank Indonesia menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok agar inflasi di NTB tetap terkendali sesuai target nasional dan tidak memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. (r/ham)
