Mataram (Suara NTB) – Pengusaha beras lokal di Kota Mataram, terancam gulung tikar alias bangkrut. Kenaikkan harga gabah dan plastik menambah biaya produksi. Sementara, pemerintah tidak menaikkan harga eceran beras premium.
Salah seorang pengusaha beras lokal Kota Mataram yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan, bisnis beras premium bukan menjadi hal yang menarik dikelola oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp14.900, justru tidak menguntungkan bagi pengusaha beras. Sementara, harga plastik dan gabah basah melonjak drastis, sehingga biaya produksi membengkak. “Harga gabah basah di petani Rp7.600 -Rp7.700 per kilogram. Plastik naik gila-gilaan. Kita bukannya untung malah jadi buntung,” katanya mengeluh dikonfirmasi pada, Rabu (13/5).
Beras yang dijual atau dititip di toko di bawah harga HET. Pengusaha lokal terkadang memberikan harga dengan selisih Rp400-Rp500 per kilogram. Kondisi ini justru memparah bisnis beras lokal.
Ia menuntut pemerintah merevisi HET beras premium. Kebijakan ini justru akan menguntungkan segelintiran pengusaha terutama yang memiliki penggilingan, karena bisa memainkan harga. “Jadi pengusaha beras yang punya penggilingan diuntungkan. Kalau kami pengusaha kecil justru tidak dapat apa-apa,” katanya.
Pihaknya mengkhawatirkan jika kondisi ini berlarut-larut, maka tidak saja pengusaha beras lokal yang dirugikan melainkan masyarakat. Pasalnya, beras premium tidak bisa dipasok ke toko atau supermarket.
Menurutnya, satgas pangan semestinya tidak mengintervensi atau mengontrol pengusaha kecil melainkan mengatur pengusaha skala besar. Pengusaha kecil kata dia, hanya mengikuti kebijakan pemerintah. “Kalau kami ada kenaikkan berarti kita naikkan harganya. Kalau harga turun maka kita turunkan juga harganya,” ujarnya.
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, keluhan pengusaha beras lokal akan disampaikan ke Pemprov NTB. Pihaknya akan mencoba mencari benang merah dari permasalahan tersebut. Penggilingan padi lebih banyak di Lombok Tengah, sehingga diharapkan pelaku UMKM dikumpulkan untuk mencari solusi.
Jangan sampai kata Nida, beras premium lokal kosong di toko atau ritel modern. “Kita khawatirkan tidak menutupi biaya produksi,” ujarnya.
Pihaknya tidak bisa mengubah HET beras premium, karena kebijakan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. (cem)
