Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial (Dinsos) mempercepat pelaksanaan program transisi bantuan sosial (bansos) dari sistem konvensional ke sistem digital yang dicanangkan pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peran 1.830 kader yang tersebar di 366 posyandu se-Kota Mataram.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan keterlibatan para kader diharapkan dapat mempercepat implementasi bansos digital, khususnya dalam mendukung aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, saat ini telah terbentuk sekitar 941 Agen Pelindung Sosial (Perlinsos) yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Jumlah tersebut telah memenuhi rasio pelayanan, yakni satu petugas menangani sekitar 179 orang.
“Setiap posyandu kami mengambil lima orang kader untuk menjadi calon Agen Perlinsos bansos digital,” ujarnya, Jumat (5/6).
Muzakkir menjelaskan, Agen Perlinsos akan bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan validasi data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), melalui sistem digital yang terintegrasi.
Selain itu, apabila terdapat sanggahan atau keberatan dari masyarakat terkait bantuan sosial yang diterima, agen dapat menjadi penghubung untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi langsung di lapangan.
Menurut Muzakkir, digitalisasi bansos bukan sekadar amanat regulasi, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta kecepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami terus memacu progres pelaksanaan bansos digital. Kunci utama percepatan program ini adalah kolaborasi di lapangan,” katanya.
Karena itu, Dinsos melibatkan secara aktif para pendamping sosial dan kader sebagai garda terdepan dalam percepatan transisi menuju sistem bansos digital. Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat yang juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Mataram.
Muzakkir menambahkan, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, Kota Mataram menjadi salah satu dari 42 kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba penerapan bansos digital.
Untuk mendukung keberhasilan program, Dinsos Kota Mataram menerapkan sejumlah langkah strategis melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen penggerak di tingkat lingkungan.
Pendamping sosial bertugas memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat (KPM) mengenai penggunaan aplikasi atau sistem digital yang digunakan dalam penyaluran bantuan, sehingga dapat meminimalkan kendala teknis di lapangan.
Sementara itu, kader di tingkat lingkungan membantu proses pemutakhiran data penerima manfaat secara cepat dan akurat agar penyaluran bansos digital tidak salah sasaran.
Peran kader juga dinilai penting dalam mendampingi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik maupun kesulitan dalam menggunakan teknologi digital.
“Kader dan pendamping siap melakukan jemput bola untuk membantu proses pencairan bantuan melalui sistem yang sudah ada,” ujarnya.
Dengan keterlibatan aktif pendamping sosial dan kader yang tergabung sebagai Agen Perlinsos, Dinsos Kota Mataram optimistis pelaksanaan bansos digital dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Mantan Camat Ampenan berharap digitalisasi bansos mampu memangkas birokrasi yang panjang, mengurangi risiko penyimpangan, serta memastikan hak masyarakat miskin di Kota Mataram dapat terpenuhi secara utuh. (pan)
