BerandaNTBSUMBAWA BARATPelaku Usaha Diminta Tertib Lapor

Pelaku Usaha Diminta Tertib Lapor

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi laporan kegiatan penanaman podal (LKPM). Pelaku usaha diminta secara aktif melaporkan aktifitas usaha mereka.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, Noto Karyono menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha yang bersedia hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya dinas memfasilitasi pelaku usuha untuk perbaikan perizinan dan laporan yang masih belum sempurna. “Harapan pelaku usaha tetap berkomitmen dalam rangka peningkatan LKPM, sehingga pemerintah mendapat nilai realisasi,” katanya.

Kegiatan sosialisasi ini memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas investasi daerah. Noto menegaslan, LKPM bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan instrumen pemerintah untuk memantau perkembangan realisasi investasi, kendala usaha, serta potensi pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah.

Pelaporan LKPM yang tertib, tepat waktu, dan akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan pelayanan perizinan, serta memberikan dukungan terhadap dunia usaha dalam berinvestasi di daerah. “Pada akhirnya kepatuhan penyampaian LKPM ini penting, tidak saja bagi pelaku usaha tapi juga bagi pemerintah daerah,” papar Noto.

Kepala BPS KSB, Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam mendukung penyediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dan sensus ekonomi oleh pelaku usaha akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, industri, dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa Barat. “Data-data yang diperoleh dari sini menjadi dasar penyusunan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi akurasi data dari pelaku usaha sangat diperlukan,” ujarnya. (bug)

IKLAN

RELATED ARTICLES

IKLAN





VIDEO