Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah blank spot dan sinyal lemah. Pasalnya, Sembilan wilayah masih mengalami kesulitan jaringan akibat kecilnya benwid pada tower.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu, Muhammad Nursalam, ST., di kantornya, Senin (18/5) mengungkapkan, sembilan wilayah di Dompu yang mengalami blank spot. Seperti di Desa Rababaka, Beringin Jaya, Kadindi, Nangamiro, Pekat, Doropeti, Mbawi, Sorinomo, dan Desa Tolokalo. “Daerah yang masih mengalami blank spot ini, kita sudah bersurat ke Kementrian Komdigi untuk bisa mengatasi, karena kemampuan daerah untuk mengatasi ini tidak ada,” kata Nursalam.
Kawasan susah jaringan ini belum termasuk daerah yang memiliki sinyal lemah akibat kapasitas pada tower jaringan telekomunikasi yang kecil. Kondisi ini menyebabkan jalur komunikasi menjadi terbatas.
Program Bhakti yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Teknologi dalam mengatasi blank spot sejauh ini belum didukung oleh saluran telekomunikasi yang memadai. Tower yang dibangun kementerian hanya dipasang dengan kapasitas kecil dan tidak mampu menampung jaringan telekomunikasi yang tersedia,sehingga menghambat jaringan telekomunikasi.
“Kita minta program Bhakti ini untuk bisa ditambah bandwidth dari tower yang mereka bangun. Untuk menunjang pariwisata harus dilengkapi dengan sinyal–sinyal yang besar untuk bisa berkomunikasi dengan baik,” jelas Nursalam.
Saluran komunikasi juga untuk menunjang aktivitas pelajar dan pelaku UMKM di daerah. Saat ini, pembelajaran di tingkat SD, SMP, dan SMA mengarah pada pembelajaran online. “Ini yang perlu diupayakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Harus bisa perhatian khusus terhadap sinyal – sinyal yang lemah di daerah,” harapnya.
Nursalam juga mengungkap, hilangnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa telekomunikasi akibat ditariknya kewenangan perizinan pembangunan tower ke provinsi. Sebelumnya, perizinan pembangunan tower jaringan telekomunikasi bisa memberi kontribusi hingga ratusan juta bagi PAD Dompu. “Kewenangan pengawasan masih ada di kabupaten, tapi bagaimana kita bisa lakukan pengawasan kalau titik – titik tower saja kita ndak tau,” katanya. (ula)
