GUNA mempermudah proses evaluasi dan pengawasan pelaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Satusan Tugas (Satgas) MBG Loteng membuka layanan pengaduan melalui call center 112. Melalui kanal tersebut masyarakat bisa menyampaikan keluhan, saran ataupun kritik terkait pelaksanaan program MBG di daerah ini. Dengan pengawasan dari semua pihaknya diharapkan program MBG bisa berjalan optimal di Loteng.
“Kalau programnya sudah berjalan optimal, maka hasilnya diharapkan juga maksimal,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, di kantor Bupati Loteng, Selasa (26/5).
Ia mengatakan layanan pengaduan program MBG melalui call center 112 itu gratis. Tidak dikenakan biaya dan tanpa pulsa. Di mana masyarakat bisa menyampaikan apa saja terkait progam MBG. Mulai dari kualitas menu, distribusi maupun dampak-dampak lainnya terkait pelaksanaan program MBG di dalamnya.
Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksaan program MBG penting. Karena yang bersentuhan langsung dengan program ialah masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat yang merasakan dan terdampak secara langsung dengan program MBG.
Artinya, ketika ada persoalan yang ditemukan di lapangan, masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor ke Satgas MBG melalui kanal yang sudah ada. Itu penting supaya ketika ada yang kurang dalam pelaksanaan program MBG bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga pada akhirnya program MBG bisa berjalan dengan maksimal sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah.
Disinggung pelaksanaan progam MBG di Loteng sejauh ini, Herdan mengungkapkan dari hasil evaluasi yang dilakukan Satgas MBG Loteng dibawah komanda Sekda Loteng bersama Kooridinator Wilayah (Korwil) MBG Loteng, secara umum sudah berjalan baik. Kendati diakui masih ada kekurangan-kekurangan yang itu menjadi catatan untuk diperbaiki.
Saat ini total sudah ada sekitar 160 dapur MBG yang berdiri dan beroperasi di Loteng dari sekitar 180 dapur yang menjadi kebutuhan. Dari jumlah dapur yang ada masih ada sekitar tujuh dapur yang masih berstatus dihentikan sementra operasionalnya. Karena belum melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN).
“Masih ada tujuh dapur MBG yang saat ini masih dihentikan sementara operasionalnya. Menunggu kelengkapan syarat yang telah ditentukan oleh BGN. Dan, kita harapkan pihak dapur bisa segera melengkapi persyaratan yang diperlukan. Supaya bisa kembali beroperasi,” sebut mantan Camat Praya Barat ini. (kir)
