Mataram (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti produk asal NTB yang gagal mempertahankan identitas asal di pasar global. Sorotan ini muncul menyusul adanya temuan dari Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung saat berkunjung ke NTB awal pekan ini yang mengatakan produk mutiara asli Lombok dipasarkan ulang di luar negeri dengan branding Singapura.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata mengaku pihaknya masih menelusuri terkait dugaan tersebut. Ia mengatakan hingga kini pihaknya belum bisa memastikan apakah produk NTB benar-benar diubah branding-nya setelah masuk pasar luar negeri.
“Ini saya lagi cek dulu. Bisa saja setelah kita ekspor, mereka jual lagi dengan branding baru. Kita belum tahu,” ujarnya pekan kemarin.
Menurutnya, selama ini ekspor mutiara tetap tercatat sebagai produk asal Lombok. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan pemerintah daerah untuk setiap produk ekspor.
“Kalau kita ekspor itu ada SKA-nya. Di situ jelas asal produknya dari mana. Jadi sebenarnya asal barangnya tetap tercatat dari NTB,” lanjutnya.
Namun, ia mengakui pemerintah tidak bisa mengontrol bagaimana produk tersebut dipasarkan kembali setelah berada di luar negeri. “Pas sudah dijual ke luar, kita tidak tahu apakah dipakai sendiri atau dijual lagi dengan merek lain,” tambahnya.
Singapura diakui menjadi salah satu negara tujuan ekspor mutiara NTB, selain China dan Filipina. Meski demikian, pemerintah daerah belum merilis data detail nilai maupun volume ekspor mutiara karena masih dalam proses pendataan.
Selain persoalan branding, Pemprov NTB juga menyoroti masih dominannya ekspor bahan mentah dari daerah. Produk-produk seperti udang, hasil perkebunan, hingga hasil hutan bukan kayu (HHBK) dinilai masih minim proses hilirisasi sebelum dikirim ke luar negeri.
“Masih banyak yang mentah. Ke depan kita ingin diproses dulu di NTB supaya nilai tambahnya tidak lari ke daerah lain,” katanya.
Adapun dengan banyaknya produk NTB yang dikirim melalui pelabuhan di Surabaya, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak tercatat di provinsi lain. Wiranata mengaku ingin pelan-pelan mengurangi pengiriman dari luar daerah, dan menjadikan NTB sebagai daerah asal langsung pengiriman produk.
Di sisi lain, ia juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kebijakan baru ekspor melalui BUMN. Kebijakan tersebut disebut akan mengatur perusahaan agar tidak lagi melakukan ekspor langsung secara mandiri.
“Secara teknis juknisnya belum turun, jadi kita belum bisa menilai apakah nanti menguntungkan atau justru merugikan eksportir,” pungkasnya. (era)
