Mataram (Suara NTB) – Sekolah Rakyat permanen pertama di NTB yang dibangun di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai awal tahun ini itu menunjukkan progres signifikan. Bangunan fisik dengan anggaran fantastis tembus Rp250 miliar itu kini pembangunannya hampir jadi setengahnya, sekitar 45 persen.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo memastikan percepatan pekerjaan, sehingga sekolah siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027 yang akan dimulai pada bulan ini. Ia menilai, pembangunan Sekolah Rakyat di KLU menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
“Ini akan jadi tumpuan Sekolah Rakyat di NTB. Progresnya melesat. Saya surprise, nggak ngira secepat ini. Saya berterima kasih atas dukungan TNI dan seluruh pihak yang terus bekerja keras di lapangan. Semangat gotong royong seperti ini yang dibutuhkan agar target penyelesaian dapat tercapai,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke NTB pekan kemarin.
Sekolah Rakyat permanen pertama di NTB ini dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare itu akan dilengkapi dengan fasilitas gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA), Ahmad Masyhuri mengatakan Sekolah Rakyat di Gumantar ini mirip dengan sekolah satu atap. Terdiri dari jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Seluruh siswa Sekolah Rakyat yang saat ini masih belajar di lokasi Sekolah Rakyat sementara nantinya akan dipindahkan ke sekolah baru tersebut begitu pembangunan rampung.
Selain Gumantar, beberapa lokasi Sekolah Rakyat lain di NTB yaitu Desa Setiling, Kabupaten Lombok Tengah. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang berada di wilayah Lombok Tengah dan saat ini masih dalam proses pengajuan ke kementerian. “Mudah-mudahan itu bisa diterima nanti,” harapnya.
Kabupaten Lombok Timur juga telah menyiapkan lahan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Lahan ini juga sedang diusulkan dan diharapkan dapat memenuhi ketentuan kementerian. Di Pulau Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan lahan yang berlokasi di Labuhan Badas, dekat kawasan Pertamina. Lahan tersebut telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan saat ini masih dalam proses pengusulan.
Selain itu, lokasi lainnya berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Untuk Kabupaten Bima, pemerintah daerah memanfaatkan lahan milik pemerintah provinsi yang berada di Desa Pandai. Keenam lokasi ini kini diorkestrasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk didorong bersama-sama ke kementerian agar dapat disetujui.
“Kami di provinsi akan mengorkestrasinya dan mendorong di kementerian supaya ini bisa goal,” terangnya.
Ia menilai secara kajian, seluruh lahan tersebut pada dasarnya sudah memenuhi syarat. Namun demikian, masih terdapat kendala di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Lombok Barat. Upaya penyediaan lahan di wilayah tersebut dinilai sudah maksimal, tetapi lahan yang diperoleh ternyata masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga tidak dapat digunakan untuk pembangunan. “Jadi kendalanya itu, bukan mereka tidak berusaha, tapi lahannya LP2B,” katanya.
Saat ini, Lombok Barat disebut masih mengupayakan alternatif lain, termasuk kemungkinan perubahan status lahan, meski prosesnya membutuhkan waktu panjang karena harus melalui peraturan daerah.
Ia menegaskan, idealnya setiap kabupaten memiliki satu lokasi Sekolah Rakyat. Begitupun di daerah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima, mengingat kebutuhan lahan minimal mencapai lima hektare. “Kalau di kota, cari lahan lima hektare itu memang sulit,” pungkasnya. (era)
