Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB telah memutuskan pendalaman materi enam buah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sedang di bahas dilakukan oleh masing-masing Komisi. Namun demikian pembahasan oleh komisi tersebut dinilai kurang efektif, sebab kompleksitas isu masing-masing raperda tersebut berkaitan dengan lintas komisi.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi NTB, Ali Utsman Ahim. Dia menilai bahwa pembahasan oleh komisi sangat terbatas, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas perda yang akan dihasilkan.
“Menurut hemat saya pembahasan di komisi kurang pas, karena tidak menjamin kualitas pembahasan Perda. Meskipun (pembahasan oleh komisi) diperkenankan dalam aturan, tapi kita melihat kompleksitas isunya yang bisa lintas komisi,” ucap Ali.
Dia mencontohkan perda tentang pembahasan Raperda pertambangan rakyat yang isunya sangat luas dan kompleks. Tidak hanya menyangkut mineral pertambangan, tapi juga menyangkut tentang isu kesehatan, isu lingkungan, serta isu ketenagakerjaan.
“Melihat kompleksitas isunya maka Raperda ini mestinya dibahas lintas komisi, sehingga akan memperkaya sudut pandang materinya. Pendapat saya ini bukan untuk menegasikan kapasitas dan kemampuan komisi, tapi ada keterbatasan ruang disana. ” tegas politisi partai Gerindra itu.
Meski demikian pernyataan yang disampaikan Ali dalam forum rapat paripurna DPRD NTB tersebut, dia tidak bermaksud untuk merubah keputusan yang sudah diambil. Namun dia berharap kedepannya pimpinan DPRD dapat melakukan evaluasi agar pembahasan Raperda kedepan bisa dipertimbangkan.
“Sekali lagi tidak untuk merubah kesepakatan yang sudah diambil, tapi ada mekanisme di tatat tertib kita yang bisa menjadi ruang untuk memastikan setiap komisi juga harus melibatkan komisi lain sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan Raperda,” paparnya.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD NTB, Yek Agil mengaku sangat terhormati masukan dari Ketua Bapemperda tersebut. Sebab pada prinsipnya masukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk perda yang akan dihasilkan oleh lembaga DPRD NTB.
“Ya pada prinsipnya masukan beliau ingin meningkatkan kualitas produk perda. Tapi berdasarkan hasil rapat pimpinan dengan pimpinan fraksi bahwa kesepakatannya seperti itu. Tapi masukan ini akan kita tampung untuk kita bahas lebih lanjut,” jelasnya.
Untuk memastikan kualitas pembahasan Raperda ole komisi, Yek Agil meminta komisi-komisi agar melakukan pembahasan dengan serius, melalui forum-forum rapat kerja, rapat koordinasi, konsultasi dan rapat dengar pendapat dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. (ndi)
