Giri Menang (Suara NTB) – Berbagai cara dilakukan oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya dengan memberlakukan kebijakan penghargaan atau reward bagi desa-desa yang mampu merealisasikan atau mencapai 95 persen dari target PBB pada tahun ini.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar melalui Sekretaris Bapenda, Aria Damarwulan mengatakan, untuk merangsang desa lebih berinovasi dalam membantu Pemkab mencapai target PBB. “Desa yang dapat mencapai hingga 95 persen realisasi (dari target) PBB, maka akan kami berikan reward berupa 50 persen dari insentif pungutan,” kata Aria Damarwulan, Selasa (9/6/2026).
Penghargaan 50 persen diberikan ke desa ini dari insentif pungutan sebesar 5 persen. Jika realisasinya Rp100 juta maka insentifnya Rp5 juta, dari Rp5 juta diberikan 50 persen atau Rp2,5 juta ke desa. Insentif ini, kata dia, di luar 10 persen DBH yang diberikan ke desa.
Pemberian reward ini diberlakukan tahun ini. Kebijakan ini selain menggenjot PAD, juga sejalan dengan program Bupati, yaitu Sejahtera dari Desa.
Terlebih jika capaian PBB bisa 100 persen, maka DBH ke desa juga bisa lebih meningkat. Saat ini, realisasi PBB masing-masing desa bervariasi, ada yang tinggi dan rendah. “Sehingga dengan adanya reward ini diharapkan desa memacu agar bisa mencapai 95 persen, di samping DBH 10 persen ke desa itu bisa bertambah (meningkat),” jelasnya.
Pihaknya mendorong desa yang capaian PBB-nya masih di bawah 70 persen, lebih menggenjot lagi capaiannya agar bersaing dengan desa-desa lainnya. Sehingga diharapkan dengan capaian PBB di masing-masing desa meningkat secara otomatis berdampak capaian PAD lebih tinggi, bisa melampaui realisasi tahun lalu mencapai 100 pesen dari target Rp33 miliar. Terlebih tahun ini target PBB ini ada kenaikan hingga Rp35 miliar.
Jika melihat per kecamatan, Batulayar menjadi daerah yang memiliki potensi PBB paling besar. Capaian masing-masing kecamatan pun lumayan tinggi, tetapi jika dilihat per desa terjadi gap. Diharapkan melalui reward ini tidak lagi capaian PBB ini terlalu jomplang antar desa. Dan desa-desa bisa memperoleh reward dan BHP merata, tidak jauh perbandingannya. “Kalau sudah merata kan, sejahtera dari desa pun terwujud,” ujarnya.
Peranan Kades pun dituntut untuk meningkatkan capaian PBB ini, karena manfaatnya kembali ke desanya. “Ini menjadi angin segar, sehingga desa harus aktif,” imbuhnya. Terlebih lagi, PAD dari PBB ini kembali ke desa dalam bentuk program, sehingga muara manfaat diperoleh kembali ke desa. (her)
