Taliwang (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti besarnya saldo kas daerah yang mencapai Rp1,14 triliun pada akhir Tahun Anggaran 2025. Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (10/6/2026), saat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD 2025.
Meski Pemkab KSB kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya berturut-turut, fraksi-fraksi DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan.
DPRD mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp2,88 triliun atau 150,48 persen dari target. Namun, tingginya selisih antara target dan realisasi dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan fiskal.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Edi Dwi Pawira, mengatakan perbedaan yang terlalu jauh antara target dan realisasi pendapatan mengindikasikan proyeksi anggaran yang belum akurat. “Kami meminta Pemda melakukan evaluasi terhadap mekanisme perencanaan pendapatan agar lebih realistis dan kredibel,” ujarnya.
Selain itu, dewan juga menyoroti realisasi belanja modal yang hanya mencapai 89,59 persen. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab membengkaknya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) hingga Rp1,14 triliun.
Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan menilai besarnya dana yang mengendap di kas daerah menunjukkan masih adanya program yang belum berjalan optimal. Padahal, anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Rian Malulana, menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari opini WTP maupun tingginya realisasi pendapatan.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Jika kas daerah terus menumpuk sementara masih ada persoalan infrastruktur, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program,” katanya.
DPRD juga menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur yang masih dikeluhkan masyarakat, seperti genangan air di Kelurahan Arab Kenangan dan Simpang Berang.
Program unggulan daerah, Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju), turut menjadi perhatian. Meski jumlah penerima manfaat cukup besar, realisasi anggaran pada beberapa sektor dinilai masih rendah.
Data yang dipaparkan dalam paripurna menunjukkan realisasi anggaran KSB Maju Tani Ternak hanya mencapai 35,17 persen, sedangkan KSB Maju Perikanan sebesar 68,90 persen.
Fraksi PDI Perjuangan dan PAN juga menyampaikan adanya keluhan petani terkait belum terdaftarnya sebagian lahan dalam program asuransi gagal panen serta kualitas bantuan sapi bibit yang dinilai kurang baik.
Selain persoalan serapan anggaran, DPRD menyoroti 16 temuan pemeriksaan BPK RI. Meski tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan telah mencapai 89,32 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di NTB, dewan meminta pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian internal agar temuan serupa tidak terus berulang.
Meski menyampaikan kritik, seluruh fraksi DPRD tetap menerima Raperda LKPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Sementara itu, tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD itu dijadwalkan akab disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan pada Kamis (11/6). (bug)
