Mataram (Suara NTB) – Hilirisasi garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih belum optimal. Meski pabrik garam seluas 10 hektare yang berlokasi di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima itu sudah diresmikan sejak awal tahun 2025 lalu, hingga kini operasional di pabrik tersebut dinilai belum optimal.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim mengatakan operasional pabrik pengolahan garam hingga tahun 2025 belum memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan sektor garam di NTB.
Pengelola pabrik bahkan mengalami kerugian cukup besar akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum adanya kepastian pasar, kesulitan memperoleh bahan baku, serta belum tersusunnya rencana bisnis yang terarah.
“Pengelolaan pabrik membutuhkan tenaga profesional yang memahami industri pergaraman, termasuk analisis pasar dan perhitungan supply and demand agar operasional pabrik dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi penambak maupun pengelola,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, disepakati perlunya diskusi internal antara pengelola koperasi dan Pemerintah Kabupaten Bima untuk menentukan arah pengelolaan pabrik ke depan, apakah tetap dikelola koperasi atau dialihkan kepada pihak ketiga atau investor yang lebih profesional dan berpengalaman.
“Apabila koperasi tetap melanjutkan pengelolaan, maka koperasi diminta segera menyusun rencana bisnis yang detail mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran,” lanjut Muslim.
Langkah ini dinilai penting agar keberadaan pabrik pengolahan garam benar-benar mampu mendukung peningkatan kesejahteraan petambak garam rakyat serta memperkuat industrialisasi garam di Provinsi NTB. Di samping itu, tujuan awal pembangunan pabrik juga guna meningkatkan kesejahteraan petambak garam.
Kehadiran pabrik garam tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah garam lokal sekaligus menjadikan NTB sebagai pemasok utama garam konsumsi beryodium di dalam daerah.
“Selama ini garam krosok hasil produksi petambak hanya dijual dengan harga rendah kepada pengepul, kemudian diolah di luar daerah dan kembali dipasarkan di NTB dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi,” katanya.
Sebelumnya, pusat menargetkan NTB bisa menjadi pusat hilirisasi garam guna mendukung swasembada pangan di tahun 2027. Untuk merealisasikan hilirisasi garam di NTB, Pemprov telah menyusun master plan dan road map pengembangan ekonomi garam di NTB, yang mencakup program diversifikasi produk dari garam krosok kualitas K2 dan K3 menjadi K1.
Kendati memiliki keinginan kuat untuk hilirisasi, Muslim mengaku pabrik garam masih memiliki kendala, khususnya dari segi anggaran. Menurutnya, perlu adanya dukungan anggaran, perbaikan tata kelola irigasi tambak, dan pembangunan jalan produksi untuk kemudahan hilirisasi.
Selain modal, kendala lainnya adalah kurangnya SDM yang memadai, dan pasar untuk menjual hasil produksi. Saat ini, produksi garam sedikit tersendat karena bergantung pada pesanan.
“Kami mendorong pabrik garam ini bermitra dengan pihak ketiga yang mumpuni dari sisi modal, jaringan pasar, dan kemasan, sambil tetap mempertahankan peran koperasi,” jelasnya. (era)
