Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri menegaskan bahwa proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB harus berjalan transparan dan berintegritas. Dewan tidak akan mentolerir upaya intervensi dari pihak lain untuk menitipkan calon tertentu.
Karena itu Akri memimpin proses seleksi yang dimulai dari pansel harus dilakukan secara transparan. Kemampuan peserta yang tercermin dari hasil penilaian tes, harus menjadi rujukan utama dalam memilih calon anggota KPID.
“Saya jamin tidak ada calon titipan. Jangan ada intervensi pihak mana pun. Siapa pun yang terpilih sesuai dengan kualifikasi dan betul-betul memiliki kemampuan dalam menjalankannya sebagai anggota KPID,” tegas Akri.
Politisi PPP itu pun tidak akan memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk mempengaruhi hasil tes, apalagi dengan menitipkan untuk meloloskan calon tertentu. Baik intervensi pada saat tahapan di Timsel atau pun nanti pada saat uji kelayakan dan kepatutan di komisi I DPRD.
“Standar penilaian harus disesuaikan dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Tidak ada intervensi. Dengan demikian dapat menghasilkan anggota KPID yang memiliki standar kemampuan yang kita harapkan,” jelasnya.
Dikatakan Akri bahwa DPRD sendiri sangat berkepentingan agar KPID NTB benar-benar menjadi lembaga yang bisa menjembatani dua kepentingan sekaligus. Yaitu kebutuhan publik terkait dengan keterbukaan informasi dan kepentingan pemerintah di sisi lain dalam pengelolaan informasi untuk menghasilkan layanan yang berkualitas.
“Sehingga menghasilkan komisioner KPID yang memiliki kualifikasi mumpuni sangat kami harapkan untuk kepentingan punya yang lebih besar,” katanya.
Diketahui Komisi I DPRD NTB telah memutuskan komposisi Tim Seleksi anggota KPID NTB. Yakni berjumlah lima orang yang berasal dari berbagai unsur. Pertama dari unsur pemerintah yakni Kepala Dinas Kominfotik, Ahsanul Khalik yang sekaligus sebagai ketua timsel. Kemudian dari unsur Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Aliyah.
Selanjutnya Muhammad Mahfuz dari unsur masyarakat, Dr Murdan akademisi yang juga Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Bagu, serta Dr Agus Purbathin Hadi yang menjabat Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mataram (Unram). (ndi)
