Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memfokuskan pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) pada komoditas kakao di Kabupaten Lombok Utara.
Komoditas ini dipilih karena dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar dan memenuhi kriteria pengembangan ekosistem usaha secara berkelanjutan, mulai dari pembiayaan, pendampingan, hingga kepastian pasar bagi petani.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai penjajakan dengan kelompok petani kakao di Lombok Utara, khususnya di Kecamatan Gangga, untuk memetakan kebutuhan riil yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha mereka.
Menurutnya, Program PED yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
“Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan petani kakao di Gangga, Lombok Utara. Nanti kami juga akan melibatkan perbankan, termasuk BPD NTB Syariah dan perusahaan asuransi, untuk melihat kebutuhan petani secara menyeluruh,” ujarnya.
Rudi mengungkapkan, OJK sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah petani kakao dalam sebuah forum diskusi di Mataram untuk menggali berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Dari hasil pertemuan tersebut, ditemukan bahwa kebutuhan utama petani tidak hanya berkaitan dengan akses pembiayaan, tetapi juga keberadaan offtaker atau perusahaan penampung hasil produksi yang mampu menjamin keberlanjutan pasar.
“Ada yang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha, tetapi banyak juga yang menginginkan adanya penampung hasil panen. Mereka ingin ada kepastian pasar agar usaha kakao yang dijalankan bisa berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesadaran petani terhadap pentingnya perlindungan usaha melalui asuransi juga masih relatif rendah. Karena itu, OJK berupaya menghadirkan berbagai pihak dalam satu ekosistem yang dapat memberikan solusi menyeluruh bagi pengembangan komoditas kakao.
Untuk mendukung pemasaran hasil kakao NTB, OJK telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan pengolah dan pembeli kakao di luar daerah. Langkah ini dilakukan agar petani memiliki akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Kami sudah mencoba menghubungi beberapa offtaker di luar NTB untuk melihat peluang kerja sama. Yang paling penting adalah bagaimana produk petani bisa terserap pasar dengan baik,” tambahnya.
Sebelum menetapkan kakao sebagai fokus pengembangan, OJK juga sempat mengkaji sejumlah komoditas lain seperti rumput laut, udang, dan tuna. Namun setelah melakukan berbagai penilaian, kakao dinilai memiliki peluang yang lebih besar untuk dikembangkan dalam kerangka Program PED.
“Namun sejauh ini kakao yang paling memungkinkan untuk menjadi fokus pengembangan,” jelasnya.
Rudi menjelaskan, pengembangan kakao melalui PED akan disinergikan dengan program Desa Berdaya yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam implementasinya, OJK bersama TPAKD akan membangun model pengembangan yang mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari produksi, pembiayaan, perlindungan usaha, hingga pemasaran.
“Konsepnya sama, yaitu membangun ekosistem. Kalau nanti ada offtaker yang kuat dan dukungan pembiayaan yang memadai, maka petani akan lebih mudah berkembang,” katanya.
Untuk diketahui, Program PED merupakan salah satu strategi OJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan komoditas unggulan daerah. (bul)
