Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (29/6). Semua fraksi pada prinsipnya menerima raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, meski menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemkot Mataram.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Hj. Istiningsih, S.Ag., dan Hj. Baiq Mirdiati. Hadir mewakili eksekutif, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Zihani Ilman Fayadi, B.IRKH., menyatakan pada prinsipnya menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut.
Sikap serupa disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juru bicara Fraksi PKS, H. Syamsul Bahri, menegaskan APBD merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil pembangunan. Fraksi PKS menerima raperda tersebut dengan harapan seluruh catatan dan rekomendasi fraksi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp249,72 miliar. Juru bicara Fraksi Gerindra, Herman, A.Md., menilai besarnya SiLPA menunjukkan serapan belanja pemerintah daerah belum maksimal. Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai rencana pemanfaatan SiLPA tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Sorotan paling tajam disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, I Wayan Wardana, SH., fraksi tersebut meminta penjelasan komprehensif atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan Mataram Mall yang dinilai menunjukkan kelemahan tata kelola aset daerah dan berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah menindaklanjuti temuan BPK melalui mekanisme hukum yang tegas. Selain itu, pemerintah diminta memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah, termasuk evaluasi kontrak Build Operate Transfer (BOT), peninjauan nilai royalti secara berkala sesuai nilai pasar, serta penerapan audit independen yang konsisten guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Herman Fanani, A.Md., menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi PPP berharap pembahasan selanjutnya menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai NasDem. Juru bicara H. Abdullah, M.Pd., menilai penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 telah disusun secara jelas dan sistematis. Meski demikian, Fraksi NasDem tetap memberikan sejumlah masukan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Fraksi Partai Demokrat juga menyatakan menerima raperda tersebut. Juru bicaranya, HM. Zaini, berharap Pemerintah Kota Mataram memberikan jawaban yang komprehensif atas berbagai catatan dan pertanyaan yang disampaikan fraksinya. Demokrat juga menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Kota Mataram yang harmonis, aman, ramah, unggul, dan mandiri.
Sementara itu, Fraksi Amanah Nurani Bangsa melalui Ahmad Azhari Gufron, S.Si., meminta Pemkot Mataram memprioritaskan pembangunan, penanganan abrasi, serta mitigasi bencana di kawasan Pantai Ampenan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kerusakan wilayah pesisir. (fit/*)
(Dari kiri ke kanan) Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Zihani Ilman Fayadi, B.IRKH, Juru Bicara Fraksi PKS, H. Syamsul Bahri, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Herman, A.Md., Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Wardana, SH., Juru Bicara Fraksi PPP Herman Fanani, Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, H. Abdullah, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat HM. Zaini dan Juru Bicara Fraksi ANB, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., saat menyampaikan pemandangan umum fraksi.(Suara NTB/ist)
